Komisi XI DPR Desak Menkeu Cabut Draft Revisi RUU KUP

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 14 Juni 2021 15:21 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Anggota Komisi XI DPR Misbakhun meminta pemerintah khususnya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mencabut revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Misbakhun menilai revisi RUU KUP telah menuai kontraversial di tengah masyarakat sehingga mendapatkan banyak penolakan dari berbagai pihak. "Semua partai yang menjadi pendukung pemerintah sudah menyuarakan penolakan. Lebih baik Menkeu Sri Mulyani menarik atau merevisi ulang draf yang ada di pemerintah," ujar Anggota Komisi Misbakhun di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021). "Karena apa, (daripada) dibahas di DPR tapi ditolak, Kan tidak bagus. Lebih baik menurut saya di revisi ulang kemudian diperbaiki kembali apa-apa saja yang kemudian menjadi kontroversi itu untuk ditarik," sambungnya. Legislator Golkar tersebut berpendapat, berbagai pihak sudah memberikan penolakan dan itu jadi masalah yang sangat serius dan komunikasi publiknya mesti diperbaiki. Misbakhun juga menghimbau agar pemerintah untuk memikirkan ulang PPN yang tertuang dalam draf RUU KUP sehingga memberikan implikasi politik yang luas. "Menurut saya lebih baik pemerintah memikirkan ulang rencana ini. Karena apa, dengan wacana yang sudah berkembang, polemik yang sudah ada ini kan menguras energi kita," tegasnya. Seperti diketahui, Pemerintah wacanakan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% bagi bahan-bahan pokok atau sembako. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No. 16 Tahun 2009. (AAS) #Komisi XI DPR #Komisi XI DPR-Revisi RUU KUP 

Topik:

Menkeu Komisi XI DPR Revisi RUU KUP Misbakhun

Berita Sebelumnya

Separuh Pulau Sangihe Lokasi Tambang, DPR Protes

Berita Selanjutnya

Kemenparekraf Ajukan Tambahan Anggaran Rp 500 Miliar

Berita Terkait

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Ist)

Soal Data Subsidi Elpiji 3 Kg, Purbaya Santai Tanggapi Kritik Bahlil

4 Oktober 2025 11:32 WIB

Hukum
Karikatur - Ilustrasi - Semua Anggota Komisi XI DPR RI (2019-2024) diduga menerima dana CSR BI-OJK (Foto: Gatot Eko Cahyono)

KPK akan Periksa Semua Anggota Komisi XI DPR (2019-2024) soal Korupsi CSR BI, Ini Daftarnya

1 Oktober 2025 09:54 WIB

Nasional
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI/Alb)

KPK Siap Bantu Menkeu Optimalkan Pendapatan Negara dari Penerimaan Pajak

24 September 2025 15:29 WIB

Ekonomi
Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa: Pemerintah Akan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Perbesar Utang

23 September 2025 12:07 WIB

Hukum
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI/Aan)

Menkeu Purbaya Sebut Gugatan Tutut Soeharto ke PTUN Sudah Dicabut, Sama-sama Kirim Salam!

19 September 2025 00:27 WIB

Hukum
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI/Aan)

Kenapa dan Terkait Apa Tutut Soeharto Gugat Menkeu Purbaya ke PTUN Jakarta?

18 September 2025 00:08 WIB