Wow, Negara Gelontorkan PMN ke PLN Rp 8,3 Triliun

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 14 Juli 2021 20:59 WIB
Monitorindonesia.com - Komisi VI DPR menyetujui penyertaan modal negara (PMN) tahun 2022 sebesar Rp 72,44 triliun. PT PLN yang merupakan perusahaan yang memonopoli bisnis listrik di Indonesia dapat suntIkan dana sangat fantastis sebesar Rp 8,3 triliun. “Komisi VI DPR menyetujui PMN Tunai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 72,44 triliun,” tutur Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Rabu (14/7/2021). Menurut Bima, pembahasan lebih lanjut akan putusan itu akan dilakukan pada masa sidang setelah Nota Keuangan Tahun Anggaran 2022 disampaikan oleh Presiden RI dalam rapat paripurna 16 Agustus mendatang. Komisi VI juga menyetujui usulan tambahan PMN dalam APBN 2021 sebesar Rp 33,9 triliun. Anggaran itu untuk penanganan pandemi Covid-19 dan untuk menggerakkan perekonomian nasional. Ini 12 BUMN yang mendapatkan PMN dalam APBN 2022: PT Hutama Karya sebesar Rp 31,35 triliun untuk penugasan pembangunan jalan tol trans Sumatera PT Aviasi Pariwisata Indonesia sebesar Rp 9,31 triliun guna penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta lahan dan penyelesaian proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). PT PLN sebesar Rp 8,23 triliun untuk membiayai program pendanaan infrastruktur ketenagakerjaan, membangun transmisi gardu induk dan distribusi listrik pedesaan untuk tahun pembangunan 2021-2022 PT Bank Negara Indonesia atau BNI sebesar Rp 7 triliun untuk pengembangan bisnis dan penguatan modal guna meningkatkan Tier I Capital dan capital adequacy ratio (CAR). PT KAI sebesar Rp 4,1 triliun untuk penugasan dukungan dalam rangka menjalankan proyek strategis nasional (PSN) kereta cepat untuk menutup cost overrun. PT Waskita Karya (WSKT) sebesar Rp 3 triliun digunakan untuk restrukturisasi penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi. PT BPUI sebesar Rp 2 triliun berkaitan dengan restrukturisasi Jiwasraya yang sampai dengan saat ini sudah selesai seluruh polis per 31 Mei 2021 PT Adhi senilai Rp 2 triliun untuk penyelesaian tol DIY-Solo, DIY-Bawen dan proyek SPAM Karian PT Perumnas sebesar Rp 2 triliun guna program perumahan rakyat Jakarta-Medan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBK). PT Bank Tabungan Negara (BBTN) sebesar Rp2 triliun guna penguatan modal untuk meningkatkan Tier I Capital dan CAR. PT RNI sebesar Rp 1,2 triliun sebagai penguatan industri pangan dan peningkatan inklusifitas petani, peternak, nelayan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) PT Damri sebesar Rp 250 miliar untuk penyediaan armada untuk program penugasan.[Cal]

Topik:

PLN PMN 2022 Perusahaan Monopoli Bisnis Listrik

Berita Sebelumnya

PPKM Darurat 6 Pekan, Darmadi: Ekonomi Bisa Kolaps

Berita Selanjutnya

Sistem Layanan Offline, Bea Cukai Justru Kenakan Biaya Tambahan ke Pengusaha Export-Import

Berita Terkait

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

8 Oktober 2025 13:43 WIB

Hukum
Ilustrasi - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Foto: Dok MI/Aswan)

Deret Eks Dirut PLN yang "Kesetrum" Kasus Korupsi

7 Oktober 2025 13:41 WIB

Hukum
Mantan Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

6 Oktober 2025 16:45 WIB

Hukum
Mantan Dirut PLN periode 2008-2009, Fahmi Mochtar (FM) (Foto: Dok MI/Ist)

Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Cs jadi Tersangka Korupsi PLTU Kalbar

6 Oktober 2025 16:34 WIB

Hukum
Dirut PLN Darmawan Prasodjo (Foto: Dok MI/Istimewa)

Dirut PLN Darmawan Prasodjo Diduga Lakukan Abuse of Power Melaui Praktik Rombak Petinggi Anak Perusahaan dan Sub Holding

22 September 2025 13:16 WIB