Pemerintah Juga Harus Tegas ke Perusahaan Asing di PPKM Darurat

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 15 Juli 2021 02:00 WIB
Monitorindonesia.com - Pemerintah seharusnya tegas terhadap perusahaan asing yang mendatangkan pekerja dari luar negeri selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal itu diregaskan Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf terkait masuknya ribuan warga negara asing selama PPKM Darurat. "Jangan pilih kasih. Rakyat kita disuruh berkorban, tapi mereka masih bisa berusaha," kata Gde kepada wartawan, Rabu (14/7/2021). Gde mengatakan, pemerintah bisa begitu tegas kepada perusahaan lokal yang masih beroperasi di kantor saat PPKM Darurat. Tetapi, pada sisi lainnya, gerbang tenaga kerja asing masih terbuka bebas. Tetapi, pada sisi lainnya, gerbang tenaga kerja asing masih terbuka bebas. Bagi dia, hal ini tidak lain karena perusahaan asing masih beroperasi sehingga pekerja asing pun terus berdatangan. "Jika pemerintah minta pengusaha dan rakyat berhenti berusaha akibat pandemi, maka pemerintah harus juga meyakinkan negara lain untuk berhenti usahanya sementara pada pabrik-pabrik mereka di Indonesia," jelasnya. Berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, WNA yang masuk ke Indonesia dalam periode 1-11 Juli 2021 ada 4.305 orang. Rinciannya, WNA yang menggunakan visa kunjungan ada 2.251 orang, Kitas 991 orang, Kitap 82 orang, Vitas 631 orang. Kemudian visa kunjungan dinas 78 orang, visa kunjungan diplomasi 78 orang, affidavit 39 orang dan ditolak ada 27 orang.[Bng]

Topik:

Pemerintah harus Tegas

Berita Sebelumnya

Sistem Layanan Offline, Bea Cukai Justru Kenakan Biaya Tambahan ke Pengusaha Export-Import

Berita Selanjutnya

Tol Layang MBZ Ditutup Hingga 22 Juli Mendatang