Ini Alasan Ilmiah mengapa Lalu Lintas Benih Lobster 5 Gram Dilarang Keras!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 4 Agustus 2021 13:15 WIB
Salah satu fase kritis dalam kegiatan pembudidayaan lobster adalah pada tahapan pemeliharaan BBL sampai dengan ukuran 5 gram. Pada fase tersebut tingkat kelangsungan hidupnya masih rendah, di bawah 30 persen Monitorindonesia.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan alasan ilmiah guna melarang lalu lintas benih bening lobster (BBL) yang berukuran di bawah 5 gram. Ini seiring terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021. Profesor Riset Badan Riset dan SDM KKP Profesor Ketut Sugama, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (4/8/2021), mengatakan keputusan tersebut bukan untuk menghalangi pelaku usaha melainkan untuk menjamin kegiatan budidaya BBL berjalan lebih optimal. Hal tersebut, lanjutnya, karena berdasarkan hasil kajian, potensi hidup BBL ukuran di bawah 5 gram di luar daerah tangkapan masih sangat rendah. "Salah satu fase kritis dalam kegiatan pembudidayaan lobster adalah pada tahapan pemeliharaan BBL sampai dengan ukuran 5 gram, dimana pada fase tersebut tingkat kelangsungan hidupnya masih rendah di bawah 30 persen," ujar Profesor Ketut Sugama, dilansir Antara. Ia memaparkan, beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kelangsungan hidup BBL ukuran di bawah 5 gram antara lain masih rentan terhadap perubahan lingkungan, seperti suhu, cahaya, dan salinitas. Sedangkan benih lobster yang telah mencapai ukuran 5 gram ke atas, sudah lebih tahan terhadap perubahan lingkungan. "Jadi KKP membuat keputusan melalui pertimbangan yang matang. Kita justru ingin proses budidaya ini berjalan optimal," katanya. Ia juga mengemukakan, pada ukuran di atas 5 gram, tingkat kelangsungan hidup benih lobster untuk kegiatan budidaya di luar daerah tangkapan, menjadi lebih tinggi. Sementara itu, ujar dia, tujuan KKP menerbitkan aturan soal lobster salah satunya untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan. Kemudian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster. Stok lobster anjlok Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/2021 terkait pengelolaan komoditas lobster sejalan dengan prinsip berkelanjutan. Menurut Abdul Halim, sejumlah prinsip itu antara lain berbasis kajian ilmiah, karena disadari bahwa stok lobster berada pada status kuning dan merah di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara hati-hati dengan pengawasan yang ketat. Prinsip lainnya, ujar dia, adalah berbasis pada manajemen perikanan yang baik, serta penegakan hukum yang transparan dan adil. Untuk itu, ujar dia, hal yang perlu dilakukan adalah menerjemahkan mandat Peraturan Menteri KP No. 17/2021 tersebut sesuai dengan kekhasan sumber daya yang tersedia, keadilan dalam pemanfaatan sumber daya, dan penegakan hukum yang terbuka dan adil ke dalam program kerja di tingkat pusat dan daerah sekitar WPP.

Topik:

Ekspor Lobster KKP benur lobster

Berita Sebelumnya

Samsung Turun, Xiaomi Naik di Pasar Ponsel Eropa Kuartal II

Berita Selanjutnya

Empat Kunci RI Keluar dari Jebakan Pendapatan Kelas Menengah

Berita Terkait

Nasional
Riyono Anggota MPR Fraksi PKS (Foto. Rizal)

Kasus Radiasi Udang Cikande Ancam Ekspor ke AS, Riyono Minta KKP Bergerak Cepat

10 Oktober 2025 14:24 WIB

Ekonomi
KKP Hentikan Kegiatan Reklamasi Ilegal di Konawe Selatan (Foto: Dok KKP)

Tak Kantongi Izin, KKP Hentikan Reklamasi di Konawe Selatan

27 September 2025 14:46 WIB

Metropolitan
Tanggul beton di tengah pesisir perairan Cilincing, Jakarta Utara, kembali berdiri kokoh. Akibatnya, nelayan setempat kesulitan mencari ikan karena terhalang tembok beton tersebut. (Foto: Dok MI/Aan)

Pemprov Jakarta Tegaskan Tak Pernah Beri Izin Tanggul Beton Cilincing Milik PT Karya Citra Nusantara

12 September 2025 15:59 WIB

Metropolitan
Tanggul beton di tengah pesisir perairan Cilincing, Jakarta Utara, kembali berdiri kokoh. Akibatnya, nelayan setempat kesulitan mencari ikan karena terhalang tembok beton tersebut. (Foto: Dok MI)

Habis Pagar Laut, Terbitlah Tanggul Beton Cilincing: 25 Ribu KK Terdampak

12 September 2025 15:42 WIB

Ekonomi
Tanggul Beton di Laut Cilincing (Foto: Istimewa)

Tanggul Beton di Laut Cilincing Bikin Nelayan Resah, KKP Ungkap Pemiliknya!

11 September 2025 14:39 WIB

Nasional
Penampakan Sampah di Laut (Foto: Ist)

20 Juta Ton Sampah Cemari Laut Indonesia Setiap Tahun

1 Agustus 2025 19:14 WIB