Kantor Akuntan Publik Sematkan WTP untuk Laporan Keuangan BPK 2020 

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 6 September 2021 17:36 WIB
Monitorindonesia.com - Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahtiar Arif mengatakan pihaknya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2020. Predikat WTP diberikan Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Wibawa, dan Rekan, yang ditunjuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 9 April 2021 mengaudit laporan keuangan BPK tahun anggaran 2020. “Hasil pemeriksaan KAP terhadap laporan keuangan BPK 2020 menunjukkan opini WTP yang juga telah diperoleh 14 laporan keuangan BPK sejak 2006,” kata Bahtiar dalam rapat. Menurut Bahtiar, pihak KAP juga menyampaikan beberapa catatan administratif, seperti saran agar pejabat pembuat komitmen BPK lebih cermat dalam hal penomoran dan penamaan kegiatan yang dilaksanakan BPK. "Namun demikian, catatan tersebut tidak memengaruhi opini WTP yang diberikan," ujar dia. Pada 2020 belanja BPK mencapai Rp3,44 triliun atau 95,54 persen dari pagu anggaran senilai Rp3,599 triliun. Penurunan serapan anggaran ini dari serapan 2019 yang sebesar 98,21 persen adalah karena penyebaran Covid-19. “Ada beberapa belanja pegawai yang tidak dibayarkan terkait tunjangan kinerja dalam komponen hari raya dan gaji ke-13 dan juga kegiatan, belanja barang-barang, dan perjalanan dinas yang tidak bisa dilaksanakan karena covid,” kata Bahtiar. Karena itu, beban operasional BPK pada 2020 pun menurun hingga 12,62 persen dibandingkan tahun 2019 yakni dari Rp3,85 triliun menjadi Rp3,63 triliun. sebaliknya realisasi pendapatan BPK mencapai Rp25,36 miliar atau 281,96 persen dari estimasi pendapatan senilai Rp8,99 miliar. Menurut Bahtiar, pendapatan ini berasal dari fee jasa audit atas laporan keuangan International Atomic Energy Agency (IAEA). "Terdapat juga pendapatan dari setoran pengembalian pegawai dari temuan inspektorat utama. Kemudian dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dan pendapatan penerimaan kembali belanja pegawai dan belanja barang atau modal,” katanya. (Tim)

Topik:

BPK Calon Anggota BPK Fit and Profer Test Calon Anggota BPK Laporan keuangan BPK

Berita Sebelumnya

Bamsoet Dukung Industri Penjualan Langsung Majukan Perekonomian Nasional

Berita Selanjutnya

Kapasitas 50 Persen, Makan di Mall Bisa 1 Jam

Berita Terkait

Hukum
Mantan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Didesak Usut Temuan BPK Perdin Fiktif Bapanas Rp 5,03 Miliar

3 jam yang lalu

Hukum
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahardiansyah (Foto: Dok MI/Pribadi)

BPK Didesak Audit Perdin Dirut Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi: Jangan Anggap Perusahaan "Nenek Moyangnya"!

1 Oktober 2025 12:32 WIB

Ekonomi
Skandal BLBI-BCA kembali mencuat, menyisakan banyak pertanyaan. Salah satunya terkait dugaan manipulasi harga saat Djarum Group mengakuisisi 51 persen saham BCA, yang disebut-sebut dibeli jauh di bawah nilai sebenarnya. Gedung PT Bank Central Asia (BCA) Tbk. Foto: Dok MI/Aan

Ekonom Dorong Audit Investigasi Dugaan Patgulipat Pengambilalihan BCA oleh Djarum Group

27 Agustus 2025 09:17 WIB

Hukum
PT Hutama Karya (HK) (Persero). Foto: Dok MI/Aan

Hutama Karya Rugikan PT SMI Rp 194,68 M atas Pekerjaan 5 Jalan Ini

25 Agustus 2025 12:26 WIB

Hukum
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Foto: Dok MI)

Korupsi Bank BJB: Rapuhnya Integritas Lembaga Auditor Negara

21 Agustus 2025 20:57 WIB

Hukum
Ahmadi Noor Supit di KPK, Rabu (20/8/2025). Foto: Dok MI/Ant

KPK Ulik Eks Anggota BPK Ahmadi soal Dugaan Pengkondisian Audit Bank BJB

21 Agustus 2025 00:54 WIB