Fit and Proper Test Calon Anggota BPK Ditunda, Putkom: Tanya Pimpinan DPR

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 7 September 2021 15:55 WIB
Monitorindonesia.com – Agenda Komisi XI DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and propert test) terkait terhadap 16 calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Selasa ini (7/9/2021) ditunda. Sayangnya, alasan penundaan ini tidak dijelaskan, termasuk jadual lanjutannya. Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/9/2021) membenar terkait pembatalan tersebut. "Enggak jadi (fit and proper test)," kata Putri yang mengaku kalau dirinya baru mengetahui informasi pembatalan mengenai pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota BPK RI tersebut. Politisi Partai Golkar ini pun mengaku masih menunggu informasi dari Pimpinan DPR RI mengenai kapan rapat fit and proper test akan digelar. "Untuk kapannya? Kalau itu boleh ditanyakan ke Bang Dasco (Wakil Ketu DPR RI, red), karena kita juga baru diinformasikan bahwa rapatnya ditiadakan, dan tidak tahu jadwal berikutnya," ucap Putkom sapaan Legislator dari Fraksi Partai Golkar DPR itu. Lebih lanjut Pukom ketika ditanyakan mengenai pertimbangan Komisi XI DPR RI yang tetap memasukan dua nama calon Anggota BPK 'bermasalah', yakni Harry Z Soeratin dan Nyoman Adhi Suryadnyana dalam uji kelayakan dan kepatutan? dirinya enggan menyampaikannya kepada awak media. "Kalau kita di Fraksi Golkar, nanti aja deh mas kalau soal itu," serunya. Ia juga enggan menanggapi ikhwal adanya pelanggaran aturan perundang-undangan dalam proses tahapan seleksi administrasi calon Anggota BPK. "Nanti aja ya, jangan sekarang. Makanya nanti aja ya," pungkasnya. Untuk diketahui berdasarkan BPK dalam Pasal 13 Huruf J Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, salah satu syaratnya calon Anggota BPK harus paling singkat telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Sementara itu berdasarkan materi hasil kajian Badan Keahlian DPR RI dijelaskan bahwa Nyoman Adhi Suryadnyana pada 3 Oktober 2017 sampai 20 Desember 2019 masih menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado (Kepala Satker Eselon III). Sedangkan Harry Z. Soeratin pada Juli 2020 lalu dilantik oleh Menteri Keuangan (Menkeu) sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (Ery)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Realisasi APBN 2020, Sukamta: Pemerintah Sembrono Kelola Anggaran

Berita Selanjutnya

Ini Alasan Komisi XI DPR Batalkan Fit and Propers Test Calon Anggota BPK

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Bidik Modus Jual Beli Lahan di Korupsi JTTS Rp205 M

11 menit yang lalu

Nusantara
Kapolsek Jambi Timur AKP Edi Mardi bersama anggotanya menunjukkan barang bukti senjata tajam yang disita dari para pelajar pelaku tawuran saat konferensi pers di Mapolsek Jambi Timur, Sabtu (11/10/2025) (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Tawuran Pelajar di Jalan Baru, Polisi Amankan Sembilan Remaja di Kota Jambi

1 jam yang lalu

Hukum
Silfester Matutina (Foto: Istimewa)

DE JURE Desak Kejaksaan Segera Eksekusi Silfester Matutina: Timbulkan Kerentanan Abuse Of Power

1 jam yang lalu

Nasional
Illustrasi (Foto: Istimewa)

Catat! Batas Pendaftaran Program Magang Nasional 15 Oktober: Sasar 20 Ribu Fresh Graduate

3 jam yang lalu

Hukum
Mantan aktris sinetron Ammar Zoni (Foto: Istimewa)

Peredaran Narkotika Ammar Zoni di Rutan Salemba Terkuak Saat Sidak

4 jam yang lalu

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam (Foto: Dok MI/Ist)

Aturan BPJH Produk Tanpa Sertifikasi Halal jadi Ilegal, DPR: Ngawur dan Sembrono!

4 jam yang lalu