Kinerja BUMD Melempem, Komisi C DPRD DKI Ogah Setujui PMD 2022

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 14 September 2021 14:28 WIB
Monitorindonesia.com – Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan mengevaluasi kinerja BUMD-BUMD. Sebab beberapa BUMD seperti Perumda Pasar Jaya, PT Jakarta Tourisindo, PAM Jaya dan Sarana Jaya, tidak mampu merealisasikan PMD (Penyertaan Modal Daerah) pada tahun 2020. Pimpinan Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi menyesalkan kinerja sejumlah BUMD yang tidak bertanggung jawab dalam merealisasikan dana PMD. Padahal DPRD DKI telah menyetujui pengalokasian PMD kepada BUMD di saat APBD tengah mengalami defisit akibat Pandemi. “Jadi perusahaan daerah hanya mampu menghasilkan PAD sekitar 79,63 persen yaitu hanya Rp 672,49 milyar dari target Rp 844,71 milyar. Kita berikan PMD kepada BUMD agar mandiri, mendorong untuk pertumbuhan daerah dan membantu kehidupan masyarakat Jakarta. Namun tidak berhasil memanfaatkan dan mempertanggungjawabkan PMD,” kata Rasyidi kepada Monitorindonesia.com di Jakarta, Selasa (14/9/2021). Karena itu Rasyidi melanjutkan Komisi C merekomendasikan agar menolak memberikan dana PMD bagi perusahan untuk tahun anggaran 2022. Kecuali bagi perusahaan daerah yang benar-benar sudah memanfaatkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran PMD tahun sebelumnya sesuai kebutuhan. Catatan tesebut telah disampaikan dalam penyampaian evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Anies Baswedan tahun 2020. “Akibat tidak tercapai itu kita memberikan suatu rekomendasi yaitu menolak memberikan PMD kepada perusahan daerah pada tahun 2022. Kecuali bagi perusahaan daerah yang benar-benar memanfaatkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan APDB melalui PMD tahun ini. Kalau tidak berhasil kita tidak akan memberikan PMD,” paparnya. Menurut Rasyidi, adanya Pandemi seharusnya bukan menjadi alasan untuk memaksimalkan kinerja. Sebab kata dia, anggaran untuk program kegiatan telah dialokasikan melalui PMD. “Contohnya saja pengalokasian PMD yang tidak efektif dan salah penggunaan yaitu untuk Sarana Jaya yang justru anggaran untuk pembebasan lahan diselewengkan. Kemudian PMD untuk PT Jakarta Tourisindo yang akan digunakan untuk renovasi sejumlah hotel namun tidak berjalan maksimal.,” terangnya. Meski demikian Rasyidi berharap, pada tahun ini, sejumlah perusahaan daerah terkait Pelayanan masyarakat seperti PT Transjakarta, Perumda Dharma Jaya, PT MRT Jakarta dan PAM Jaya mampu menggunakan sebaik-baiknya dana PMD. Jika realisasi PMD masih belum maksimal, Rasyidi menambahkan, anggaran PMD untuk perusahaan daerah tersebut akan dialokasikan untuk program lain. Yang lebih prioritas seperti penanganan banjir dan wabah covid. “Masing-masing BUMD itu mendapat 1,2 triyun, kalau tidak berhasil untuk apa diberikan PMD. Lebih baik PMD apalagi mau banjir, kita pindahkan saja ke banjir. Kita berikan PMD agar perusahaan daerah bisa mandiri. Tapi kalau tidak ada hasil dan tidak memberikan apa apa kepada Pemerintah daerah untuk apa. Harus ada timbal baliknya,” tandasnya. (Zat)  

Topik:

PDIP PMD DKI Jakarta

Berita Sebelumnya

Calon Penumpang Kereta Api Disyaratkan Punya Sertifikat Vaksin

Berita Selanjutnya

UU BI Perlu Direvisi untuk Merespon Perkembangan Digitalisasi Mata Uang di Indonesia

Berita Terkait

Hukum
DPRD Ogan Komering Ulu (Foto: Dok MI)

Terlibat Korupsi Dana Pokir, Anggota DPRD OKU Fraksi PPP, Hanura dan PDIP Dipecat!

13 Oktober 2025 15:29 WIB

Hukum
Happy Hapsoro (kiri) dan Puan Maharani (kanan) (Foto: Kolase MI)

Puan Maharani Menangis Usai Suaminya Ditangkap Kejagung Hoaks, Ini Kasus Korupsi Menyeret Nama Happy Hapsoro

29 September 2025 14:16 WIB

Nasional
Wahyudin Moridu (Foto: Repro)

Viral Ucapan Mau Rampok Uang Negara, Harta Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Minus Rp2 Juta

20 September 2025 15:37 WIB

Nasional
Rekaman video viral anggota DPRD Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudin Moridu yang sebut ingin rampok uang negara (Foto: Tangkapan Layar)

Mabuk Sambil Berkendara, Anggota DPRD Gorontalo Ngoceh Mau Rampok Uang Negara

20 September 2025 13:05 WIB

Nasional
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI)

Kata Menkeu Purbaya Rakyat Sejahtera dalam 10 Bulan Pemerintahan Prabowo, Anak Buah Megawati: Aku yang Gila atau Dia yang Agak Laen?

11 September 2025 11:08 WIB

Politik
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus (kanan) dan Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati (kiri) dari Fraksi PDIP. Foto: Kolase MI/Aan

PDIP akan Beri Sikap terhadap Deddy Sitorus dan Sadarestuwati

1 September 2025 12:57 WIB