Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Bakal Ditalangi Pemerintah Rp4,3 Triliun

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 9 November 2021 00:03 WIB
Monitorindonesia.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan pemerintah bakal menyuntikkan dana sebesar Rp4,3 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebagai kebutuhan pemenuhan ekuitas dasar atau base equity. Dana tersebut akan bersumber dari saldo anggaran lebih (SAL) tahun 2021 yang totalnya ada senilai Rp20,1 triliun. Sebenarnya proyek KCJB bersifat business to business (B2B) dan seharusnya kewajibannya dipenuhi BUMN. Namun karena KAI terdampak Covid-19 dan mengalami penurunan penumpang maka kemampuan BUMN dalam menyediakan ekuitas awal tidak bisa terpenuhi. “Meski demikian, dana tersebut belum disuntikkan kepada PT KAI mengingat masih adanya negosiasi Kementerian BUMN bersama konsorsium KCJB mengenai penyelesaian proyek itu,” ujar Sri Mulyani, Senin (8/11/2021). Diuraikan, dalam negosiasi sedang didiskusikan beberapa hal yang menjadi usulan Kemenkeu. Misalnya mengenai penyetoran modal awal KCJB oleh konsorsium dan kemungkinan dilusi saham kepemilikan pemerintah yang sebesar 60 persen dalam proyek tersebut. "Kalau memang nantinya kepemilikan pemerintah didilusikan, kami tidak perlu keluarkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar itu," kata Sri Mulyani. Sri menerangkan, modal awal proyek KCJB seharusnya disetorkan sebesar 920 juta dolar AS secara B2B oleh empat BUMN, yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Waskita, PT Jasa Marga, dan PT KAI pada saat dimulainya proyek pada 2015. Namun saat proyek mulai berjalan, keempat BUMN yang tergabung dalam satu konsorsium tak bisa menyetorkan modal awal. Karena itu proyek KCJB berjalan terlebih dahulu berdasarkan pinjaman dari Bank Pembangunan China (CDB). Kemudian pinjaman yang sudah dicairkan itu saat ini ekuitasnya habis. Dalam situasi ini, Sri berharap Kementerian BUMN dan konsorsium jalan keluar dari permasalahan yang melilit. Apalagi KCJB adalah proyek strategis nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 tahun 2020.

Topik:

Menkeu Sri Mulyani Komisi IX DPR kereta cepat kereta cepat jakarta banding KCJB

Berita Sebelumnya

Tutupi Utang Rp2,61 triliun, Satgas BLBI Segera Lelang Aset Tommy Soeharto

Berita Selanjutnya

Hanya 104 Pinjol Terdaftar dan Berizin OJK, 3.631 Lainnya Ilegal dan Sudah Diblokir

Berita Terkait

Hukum
Ketua KPK Setyo Budiyanto (Foto: Dok MI)

KPK Dalami Seabrek Lahan Objek Korupsi Whoosh

3 Desember 2025 21:31 WIB

Hukum
Kereta Cepat Whoosh (Foto: Istimewa)

KPK Dalami Dugaan Pengondisian Lahan dan Rekayasa Harga di Kasus Whoosh

20 November 2025 18:52 WIB

Hukum
Mantan Pimpinan KPK, Haryono Umar. (Foto: Zul Sikumbang)

Kasus Kereta Cepat Whoosh, Mantan Pimpinan KPK Sebut Jokowi Sudah Layak Dipanggil KPK

19 November 2025 14:52 WIB

Hukum
Kereta Cepat Jakarta - Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI)

KPK "Garap" Pengembang Proyek Whoosh, Siapa?

18 November 2025 13:17 WIB

Hukum
Kereta Cepat Whoosh (Foto: Istimewa)

Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat, KPK Periksa Sejumlah Saksi Terkait Pengadaan Lahan

17 November 2025 20:11 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Whoosh: Ada Lahan Milik Negara yang Dijual ke Negara

11 November 2025 13:02 WIB