Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Bakal Ditalangi Pemerintah Rp4,3 Triliun

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 9 November 2021 00:03 WIB
Monitorindonesia.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan pemerintah bakal menyuntikkan dana sebesar Rp4,3 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebagai kebutuhan pemenuhan ekuitas dasar atau base equity. Dana tersebut akan bersumber dari saldo anggaran lebih (SAL) tahun 2021 yang totalnya ada senilai Rp20,1 triliun. Sebenarnya proyek KCJB bersifat business to business (B2B) dan seharusnya kewajibannya dipenuhi BUMN. Namun karena KAI terdampak Covid-19 dan mengalami penurunan penumpang maka kemampuan BUMN dalam menyediakan ekuitas awal tidak bisa terpenuhi. “Meski demikian, dana tersebut belum disuntikkan kepada PT KAI mengingat masih adanya negosiasi Kementerian BUMN bersama konsorsium KCJB mengenai penyelesaian proyek itu,” ujar Sri Mulyani, Senin (8/11/2021). Diuraikan, dalam negosiasi sedang didiskusikan beberapa hal yang menjadi usulan Kemenkeu. Misalnya mengenai penyetoran modal awal KCJB oleh konsorsium dan kemungkinan dilusi saham kepemilikan pemerintah yang sebesar 60 persen dalam proyek tersebut. "Kalau memang nantinya kepemilikan pemerintah didilusikan, kami tidak perlu keluarkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar itu," kata Sri Mulyani. Sri menerangkan, modal awal proyek KCJB seharusnya disetorkan sebesar 920 juta dolar AS secara B2B oleh empat BUMN, yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Waskita, PT Jasa Marga, dan PT KAI pada saat dimulainya proyek pada 2015. Namun saat proyek mulai berjalan, keempat BUMN yang tergabung dalam satu konsorsium tak bisa menyetorkan modal awal. Karena itu proyek KCJB berjalan terlebih dahulu berdasarkan pinjaman dari Bank Pembangunan China (CDB). Kemudian pinjaman yang sudah dicairkan itu saat ini ekuitasnya habis. Dalam situasi ini, Sri berharap Kementerian BUMN dan konsorsium jalan keluar dari permasalahan yang melilit. Apalagi KCJB adalah proyek strategis nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 tahun 2020.

Topik:

Menkeu Sri Mulyani Komisi IX DPR kereta cepat kereta cepat jakarta banding KCJB

Berita Sebelumnya

Tutupi Utang Rp2,61 triliun, Satgas BLBI Segera Lelang Aset Tommy Soeharto

Berita Selanjutnya

Hanya 104 Pinjol Terdaftar dan Berizin OJK, 3.631 Lainnya Ilegal dan Sudah Diblokir

Berita Terkait

Investigasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Lolos di Polri dan Kejagung, Akankah Perusahaan Pemenang Tender PMT Ini Nyangkut di KPK?

2 Oktober 2025 13:21 WIB

Nasional
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Nurhadi

Komisi IX DPR Dukung MBG, Tapi Perlu Evaluasi

29 September 2025 14:56 WIB

Hukum
Mantan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Amelia Anggraini kini di Komisi I DPR RI (atas) dan Surat permohonan logistik PMT BUMIL, PMT Anak Sekolah, MP ASI dan APD Pekerja kepada Direktur Bini Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. (Foto: Kolase MI/Aan)

Didesak Periksa Politikus NasDem Amelia Anggraini soal Korupsi PMT, KPK: Kita Tunggu Prosesnya!

17 September 2025 13:57 WIB

Hukum
Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil dan Balita (Foto: Istimewa)

Ini Daftar Perusahaan yang Mengerjakan Proyek Biskuit Stunting senilai Rp 3 Triliun

8 September 2025 23:30 WIB

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Aan)

KPK Didesak Geledah Perusahaan Pemenang Tender Biskuit Stunting dan Bumil

5 September 2025 13:56 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyanin Indrawati (SMI) (Foto: Dok MI)

Gagal Jaga Penerimaan Negara hingga Defisit Fiskal: Menkeu Sri Mulyani Layak Dipecat

4 September 2025 20:36 WIB