3 Bulan Solar Langka di Sumbar, Anggota DPR Berang dan Kritik Keras Pertamina
![Adelio Pratama](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/qm83HmrPQy3Utzf9SSKYUb2Q38qQ5ztwWXIBX93T.jpg )
Adelio Pratama
Diperbarui
22 Desember 2021 14:55 WIB
![3 Bulan Solar Langka di Sumbar, Anggota DPR Berang dan Kritik Keras Pertamina](https://monitorindonesia.com/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-22-at-14.24.47.jpeg)
Padang, Monitorindonesia.com - Kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar membuat beban masyarakat makin berat sementara ekonomi merosot di masa pandemi. Apalagi kelangkaan di Sumatera Barat ini terus berkepenjangan dan hingga saat ini sudah hampir 3 bulan.
Persoalan ini telah disoroti banyak pihak, Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengkritik keras kebijakan Pertamina Patra Niaga yang membatasi kuota BBM bersubsidi di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
"Solar merupakan kebutuhan pokok, saya merasa prihatin kondisi kelangkaan ini di Sumatera Barat, hampir setiap hari truk macet antre di SPBU yang ada di Sumatera Barat," kata Guspardi Gaus kepada Monitorindonesia.com, Rabu (22/12/21).
Menurut Datuak Batuah ini, tidak ada alasan Pertamina tidak memasok solar sesuai kebutuhan pasar, karena itu kebutuhan pokok masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah.
"Kalau ini terus menerus dilakukan pembatasan, maka akan menimbulkan dampak negetif yang banyak, seperti pemilik truk akan menyesuaikan cost (biaya operasional), maka ongkos akan naik dan tentunya harga barang juga akan naik. Kasihan masyarakat," ungkap Anggota DPR RI Fraksi PAN ini.
Ia melihat seperti di daerah Jawa tidak ada kemacetan di SPBU akibat kelangkaan BBM bersubsidi. Menurutnya, hanya di Sumatera Barat ada kelangkaan dan sudah 3 bulan . Dengan adanya pembatasan, akan ada dampak negatif, menimbulkan kepentingan-kepentingan pribadi seperti menimbun solar dan lainnya.
"Diminta kepada Pertamina untuk segera menghentikan pembatasan solar di SPBU di Sumatera Barat. Kalau tidak diatasi, akan ada spekulan, seperti penimbunan dan penjual eceran," tegas Guspardi Gaus.
(Darlin)
Berita Terkait
Politik
![Ormas Keagamaan Mulai Berebut Jatah Kelola Tambang, DPR Minta Pemerintah Cabut PP Nomor 25 Tahun 2024 Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Ormas Keagamaan Mulai Berebut Jatah Kelola Tambang, DPR Minta Pemerintah Cabut PP Nomor 25 Tahun 2024
8 jam yang lalu
Hukum
![Mbak Ita, Ketua Komisi D DPRD Jatim Alwin Basri, Ketua Gapensi Semarang Martono dan Rahmat Djangkar jadi Tersangka Korupsi Ketua Komisi D DPRD Jatim Alwin Basri, suami Wali Kota Semarang, Mbak Ita (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-komisi-d-dprd-jatim-alwin-basri.webp)
Mbak Ita, Ketua Komisi D DPRD Jatim Alwin Basri, Ketua Gapensi Semarang Martono dan Rahmat Djangkar jadi Tersangka Korupsi
9 jam yang lalu
Politik
![PKB Sebut Tudingan Gus Yahya Soal Pansus Haji Sebagai Pelecehan Terhadap Parlemen Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/a38a1c83-9f70-46df-b7ea-2eba303a2f78.jpg)
PKB Sebut Tudingan Gus Yahya Soal Pansus Haji Sebagai Pelecehan Terhadap Parlemen
9 jam yang lalu
Hukum
![KPK Periksa Walkot Semarang Mbak Ita dan Suaminya Alwin Basri Ketua Komisi D DPRD Jateng Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/wali-kota-semarang-hevearita-gunaryanti-rahayu-1.webp)
KPK Periksa Walkot Semarang Mbak Ita dan Suaminya Alwin Basri Ketua Komisi D DPRD Jateng
14 jam yang lalu