Kisruh Minyak Goreng Janganlah Berlanjut Masuk Ramadan 

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 11 Maret 2022 14:12 WIB
Monitorindonesia.com – Kisruh minyak goreng belum juga selesai. Masyarakat masih kesulitan mengaksesnya sesuai harga eceran tertinggi (HET). Pemerintah diminta lebih cepat dan sigap menormalkan kembali ketersediaan dan harga minyak goreng seperti sediakala karena akan masuk bulan Ramadan yang biasanya terjadi peningkatan permintaan bahan pangan. Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan dua terobosan pemerintah, yakni domestic mandatory obligation (DMO) bahwa eksportir CPO harus mengalokasikan 20 persen (mulai 10 Maret 2022 menjadi 30 persen) dari total volume ekspornya untuk kebutuhan dalam negeri, dan domestic price obligation (DPO) yaitu penerapan harga minyak goreng tertinggi (HET) menjadi Rp 14.000 per liter, harusnya menjadi solusi tepat menormalkan kisruh minyak goreng. Namun, ternyata dua kebijakan utama ini tidak mampu menuntaskan persoalan. “Artinya di lapangan ada hambatan serius sehingga dua kebijakan ini tidak efektif. Pemerintah dengan kewenangan yang besar harusnya bisa cepat memberantas hambatan ini. Jangan sampai hingga nanti masuk Ramadan persoalan minyak goreng ini belum juga selesai. Kita semua tahu akibat tingginya permintaan maka harga naik. Jika persoalan ini tidak cepat diselesaikan, sungguh akan membebani masyarakat. Ada jutaan UMKM yang mengandalkan minyak goreng untuk memproduksi, jangan sampai usaha mereka terhambat,” ujar Fahira Idris dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat (11/3/2022). Fahira Idris meyakini pemerintah mempunyai kemampuan optimal serta sudah mengetahui persoalan utama kenapa kisruh minyak goreng ini berlarut-larut. Oleh karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian dan kecepatan bertindak memutus lingkaran yang membuat masyarakat sulit mengakses minyak goreng sesuai HET. “Jangan sampai rakyat berpikir pemerintah tidak berdaya menyelesaikan persoalan minyak goreng yang sudah belarut-larut. Saya pribadi masih meyakini pemerintah mempunyai kemampuan optimal menyelesaikan ini. Hanya saja butuh kecepatan. Saya berharap sebelum Ramadan bisa tuntas dan kembali normal,” tukas Senator Jakarta ini. [zan]

Topik:

fahira idris minyak goreng

Berita Sebelumnya

PLN Tambah 2 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di Palu

Berita Selanjutnya

Mau Tambah Daya Listrik? Lebih Mudah Lewat PLN Mobile   

Berita Terkait

Investigasi
Penyidikan baru dugaan korupsi pengelolaan dana pengembangan bio diesel di BPKS pernah disampaikan Jampidsus Febrie Adriansyah, pada Kamis (14/9/2023) - Kejagung (Foto: Dok MI/Aswan)

Anak Usaha Wilmar-Permata Hijau Lepas di Korupsi CPO, Tersangkut di Korupsi BPDPKS?

26 April 2025 21:20 WIB

Hukum
7 tersangka suap pada penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Airlangga Hartarto (Foto: Kolase MI/Aswan)

Hakim Tergelincir Uang Migor Rp 60 M: Pintu Masuk Kejagung Garap Airlangga!

14 April 2025 14:49 WIB

Hukum
7 tersangka suap pada penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Foto: Kolase MI/Aswan)

Peran 7 Tersangka Suap Vonis Lepas Terdakawa Korupsi CPO

14 April 2025 12:40 WIB

Hukum
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berjalan memasuki ruangan saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (24/7/2023) (Foto: Dok MI/An)

Monitor Dugaan Korupsi Minyak Goreng Seret Airlangga Hartarto

5 Februari 2025 17:33 WIB