Hanya Minyak Goreng Curah yang Disubsidi, Pastikan Tidak Langka dan Evaluasi Berkala

Surya Feri
Surya Feri
Diperbarui 17 Maret 2022 20:09 WIB
Monitorindonesia.com - Pemerintah mengambil kebijakan baru terkait persoalan minyak goreng yang sudah beberapa bulan ini belum menemui solusi konkret. Kebijakan baru ini adalah Pemerintah mensubsidi minyak goreng curah dan melepas harga minyak goreng kemasan dengan harga keekonomian. Walau masih terlalu dini untuk menilai efektivitas kebijakan baru ini, tetapi publik sangat berharap ketersediaan dan harga minyak goreng bisa kembali normal seperti sebelumnya. Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, hal paling utama yang harus dipastikan oleh Pemerintah atas kebijakan baru ini adalah menjamin ketersediaan minyak goreng curah yang diberi subsidi. Ketersediaan dan kemudahan masyarakat membeli minyak goreng curah menjadi parameter utama efektivitas kebijakan ini. Jika kelangkaan minyak goreng curah bisa dihindari maka akan menjadi satu langkah awal yang menjanjikan persoalan minyak goreng bisa diselesaikan. Namun, jika kembali terjadi kelangkaan, maka kebijakan ini harus dievaluasi total. “Efektivitas kebijakan baru ini tentu nanti baru bisa kita lihat saat mulai berjalan di lapangan. Saya berharap semua berjalan baik dan minyak goreng curah yang diberi subsidi tersedia dan mudah diperoleh oleh masyarakat. "Oleh karena itu penting ada evaluasi berkala. Jika perlu setiap hari Menteri Perdagangan melaporkan ke publik situasi minyak goreng di lapangan. Evaluasi berkala sangat penting agar kebijakan baru terkait minyak goreng ini dirasakan langsung dampak positifnya. "Harus diingat persoalan minyak goreng ini sudah terjadi berbulan-bulan dan sebentar lagi sudah bulan suci Ramadan di mana permintaan bahan pokok termasuk minyak goreng pasti meningkat,” tukas Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta (16/3). Fahira berharap, sembari menantikan efektivitas kebijakan subsidi minyak goreng curah dan melepas harga migor kemasan dengan harga keekonomian, Pemerintah diminta menyusun peta jalan stabilitas ketersediaan dan harga minyak goreng sehingga ke depan situasi seperti ini tidak terjadi lagi. Menurutnya, berbagai kebijakan Pemerintah mulai dari domestic mandatory obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) hingga subsidi minyak goreng curah adalah solusi jangka pendek yang efektivitasnya tidak akan permanen dan fleksibel menghadapi berbagai tantangan minyak goreng yang kompleks. “Saya berharap Pemerintah dapat memetik pelajaran dari persoalan minyak goreng yang sudah berbulan-bulan tidak kunjung selesai. "Petakan masalah, potensi masalah, dan proyeksi tantangan ke depan kemudian rumuskan formulasinya. Kalau kita sudah punya peta jalan, maka apapun tantangan minyak goreng ke depan bisa cepat dicarikan solusinya,” pungkas Senator Jakarta ini.

Topik:

minyak goreng

Berita Sebelumnya

PLN Dukung Pengoperasian Pabrik Mobil Listrik Pertama di Indonesia

Berita Selanjutnya

Manfaatkan Bonggol Jagung, PLTU Punagaya Tekan Emisi 121.869 Ton CO2

Berita Terkait

Investigasi
Penyidikan baru dugaan korupsi pengelolaan dana pengembangan bio diesel di BPKS pernah disampaikan Jampidsus Febrie Adriansyah, pada Kamis (14/9/2023) - Kejagung (Foto: Dok MI/Aswan)

Anak Usaha Wilmar-Permata Hijau Lepas di Korupsi CPO, Tersangkut di Korupsi BPDPKS?

26 April 2025 21:20 WIB

Hukum
7 tersangka suap pada penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Airlangga Hartarto (Foto: Kolase MI/Aswan)

Hakim Tergelincir Uang Migor Rp 60 M: Pintu Masuk Kejagung Garap Airlangga!

14 April 2025 14:49 WIB

Hukum
7 tersangka suap pada penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Foto: Kolase MI/Aswan)

Peran 7 Tersangka Suap Vonis Lepas Terdakawa Korupsi CPO

14 April 2025 12:40 WIB

Hukum
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berjalan memasuki ruangan saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (24/7/2023) (Foto: Dok MI/An)

Monitor Dugaan Korupsi Minyak Goreng Seret Airlangga Hartarto

5 Februari 2025 17:33 WIB