Transisi Kendaraan BBM ke Listrik adalah Keniscayaan

Aan Sutisna
Aan Sutisna
Diperbarui 31 Maret 2022 17:39 WIB
Jakarta, MI - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menilai transisi ke mobil listrik merupakan sebuah keharusan guna menekan impor dan subsidi bahan bakar minyak (BBM), sekaligus menciptakan lingkungan bersih emisi. "Transisi ke mobil listrik sebuah keharusan. Masyarakat menjadi lebih hemat. Harga seliter bensin akan Rp 17.000. Itu setara 1,5 kwh yang harganya Rp 1.500," ujar Airlangga saat memberi sambutan di Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022, Kamis (31/3). Pemerintah, ia melanjutkan, sudah memberikan sejumlah instrumen fiskal mendorong pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia. Salah satunya pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan listrik. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan PP Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. "Di PP tercantum pengenaan tarif berdasarkan tingkat emisi. Kami juga mengenalkan _carbon tax_, untuk tahap awal PLTU, tahap berikutnya di sektor otomotif," imbuhnya. Untuk mendorong pertumbuhan industri pabrikan kendaraan listrik di Indonesia, lanjut Airlangga, pemerintah juga sudah melakukan perubahan Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. "Diharapkan tahun ini ada tiga pabrikan mobil listrik yang akan di-launching," jelas Airlangga. Ia berharap pelaksanaan IIMS dengan tema 'Hybrid Automotive Experience' ini dapat menjadi ajang untuk menampilkan beberapa inovasi teknologi yang penting. "Dengan menyediakan kendaraan yang target pasarnya masyarakat berpenghasilan menengah agar utilisasi bisa meningkat, dan mendorong kemampuan masyarakat yang daya belinya tertekan akibat peningkatan harga beberapa komoditas, salah satunya adalah BBM," tambah Airlangga. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan mendukung pemerintah untuk mempercepat terbentuknya ekosistem kendaraan listrik dengan menyiapkan segala infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) dan layanan home charging. Hingga Februari 2022, total SPKLU telah beroperasi secara nasional sebanyak 267 unit di 195 lokasi. Adapun total SPKLU yang dimiliki PLN sebanyak 120 unit dan tersebar di 92 lokasi. Sementara untuk home charging saat ini total yang terpasang mencapai 226 pelanggan. Akhir tahun 2022 ini, PLN menargetkan dapat menghadirkan 580 SPKLU untuk memudahkan para pengguna kendaraan listrik. "Penambahan infrastruktur kelistrikan ini untuk memudahkan pengguna kendaraan listrik sekaligus menarik minat masyarakat agar beralih," kata Darmawan. PLN juga memberikan diskon tambah daya dan pemasangan home charging secara gratis. Diskon 30 persen juga diberikan untuk pengisian daya baterai mobil listrik melalui fasilitas home charging pada pukul 22.00 hingga 05.00 WIB. "Kami juga telah bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung pembiayaan pembangunan SPKLU di Tanah Air," terang dia. Ini diharapkan dapat membantu menekan subsidi BBM, menghemat devisa, serta menciptakan kemandirian energi nasional. "Dengan konversi kendaraan ke listrik, kita akan beralih dari energi impor ke domestik, energi mahal menjadi murah, dan emisi tinggi menjadi rendah," tegasnya. (Iwah)   #transisi #transisi #transisi