Gandeng Kementan dan BPH Migas, Kemenhub Ingin Optimalkan Angkutan Kapal Ternak Laut
wisnu
Diperbarui
31 Maret 2022 23:12 WIB
Jakarta, MI - Kementerian Perhubungan bakal mengoptimalkan angkutan kapal ternak yang telah berjalan selama tujuh tahun melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pengoptimalan itu, Kemenhub menggandeng Kementerian Pertanian dan BPH Migas.
"Angkutan khusus ternak yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan hampir tujuh tahun dan sudah banyak mengalami peningkatan dan perkembangan," kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kemenhub Mugen Sartoto kepada wartawan, Kamis (31/3).
Angkutan khusus ternak yang dilakukan oleh pemerintah, kata dia, banyak mengalami peningkatan baik dari segi trayek, jumlah muatan, maupun kapasitasnya. Dari tahun 2015–2021 saja sudah mencapai total muatan berjumlah 181.212 ekor.
"Kami mohon bantuan Kementerian Pertanian dan dinas terkait agar mengidentifikasi daerah mana saja yang berpotensi sebagai penghasil ternak untuk diusulkan sebagai daerah distributor ternak. Seharusnya sebelum kapal tiba di pelabuhan muat, ternak sudah siap diangkut sehingga kapal tidak menunggu muatan di pelabuhan," jelasnya.
Diharapkan juga, adanya masukan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam optimalisasi penyelenggaraan angkutan khusus ternak, sehingga bisa meningkatkan perekonomian para peternak di tingkat produsen, serta meningkatkan arus distribusi ternak melalui angkutan laut dengan memperhatikan prinsip kesejahteraan ternak.
Meski pun, saat ini melalui aplikasi Sitolaut semua informasi jenis layanan jasa program tol laut bisa di akses dari seluruh wilayah, sehingga proses pengiriman dari lokasi asal sampai ke tujuan barang terutama untuk wilayah terluar, terdepan, terpencil dan perbatasan semakin cepat, efektif, dan menghilangkan disparitas harga antar daerah.
"Penerapan aplikasi Sitolaut dimaksudkan untuk monitoring kegiatan tol laut menunjukkan kesungguhan dan komitmen semua instansi baik dari sisi pengangkutan, perdagangan dan distribusi barang dan ternak dapat bersinergi untuk meningkatkan pelayanan agar berjalan cepat, terpercaya, transparan, dan terstandar, serta biaya yang minimal sehingga dapat meningkatkan konektivitas pada daerah-daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP)," beber dia.
Topik:
kemenhubBerita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Investigasi
Benang Merah Korupsi Pengerukan Alur Pelayaran, Tata Kelola Pelabuhan yang Buruk di Ditjen Hubla
2 Agustus 2024 02:55 WIB
Hukum
Heny Purwaningtyas, Anak Buah Menhub Budi Karya Sumadi Diperiksa KPK soal Korupsi Jalur Kereta Api
19 Juli 2024 17:31 WIB
Ragam
Diduga Ada Aktor Bermain, Ditjen Hubla Didesak Selesaikan Masalah Jalur Kapal Cepat di Pulau Cempedak
19 Juli 2024 01:53 WIB
Hukum
Mantan Pejabat Balai KA Didakwa Korupsi Proyek Jalur KA Besitang-Langsa Rp 1,1 Triliun
16 Juli 2024 04:08 WIB
Nasional
FM Sultra Laporkan Dugaan Pemindahan Jalur Kapal Cepat untuk Kepentingan Jalur Kapal Tongkang ke Ditjen Perhubungan Laut
11 Juli 2024 16:18 WIB