RDP dengan Gubernur BI, Komite IV DPD Minta Inflasi Daerah Dikendalikan

Jakarta, MI - Komite IV DPD RI mengatakan capaian inflasi nasional pada tahun 2021 hanya sebesar 1,87 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan target dalam APBN 2021 yang dipatok pemerintah tiga persen. “Inflasi 2021 yang berada di bawah target pemerintah lebih disebabkan pelemahan daya beli masyarakat akibat pandemi. Namun terdapat beberapa komoditas, terutama bahan pokok yang mengalami kenaikan harga di atas normal,” ucap Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto saat RDP dengan Gubernur Bank Indonesia di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (4/4). Senator asal Kalimantan Barat ini menambahkan bahwa pengendalian inflasi di daerah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik di level provinsi maupun kabupaten. TPID memiliki fungsi vital dalam koordinasi pengendalian inflasi daerah yang disebabkan tekanan harga. “Faktanya, TPID tidak memiliki standar capaian kinerja yang sama. Terdapat TPID yang bagus, namun juga ada yang kinerjanya kurang bagus. Adanya variasi kinerja ini menjadikan pengendalian inflasi di daerah tidak bisa merata,” kata Sukiryanto. Ia juga menyoroti belum mendalamnya literasi keuangan di Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa kasus penipuan investasi bodong, penipuan asuransi serta masyarakat yang terjerat pinjaman online illegal. “Literasi keuangan masyarakat masih belum merata, akibatnya masih marak kasus-kasus penipuan,” tuturnya. Anggota DPD asal Lampung Abdul Hakim berharap BI bisa segera mengantisipasi perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan melonjaknya harga minyak dunia. Untuk itu BI harus menyiapkan langkah-langkah kongkrit sehingga tidak menambah parah perekonomian masyarakat. “BI harus segera mengantisipasi dampak perang ini sehingga tidak semakin meresahkan masyarakat,” imbuhnya. Anggota DPD asal Jambi Elviana pesimistis atas prediksi BI perekonomian Indonesia meningkat di 2022. Ini sebab di awal tahun masyarakat telah dikagetkan kenaikan harga minyak goreng dan BBM. “Saya kurang yakin tahun ini perekonomian Indonesia meningkat. Karena jelang puasa saja masyarakat dikagetkan kenaikan minyak goreng dan BBM,” terangnya. Anggota DPD asal Sulawesi Selatan Ajiep Padindang mengkritisi bantuan sosial Rp300 ribu kepada masyarakat yang rentan. Bantuan tersebut menurutnya justru memperkuat kapitaslis. “Saya meminta, Presiden tidak bagus memberikan bantuan sosial ke masyarakat. Justru itu memperkuat kapitalis,” lontarnya. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan pertumbuhan ekonomi 2021 meningkat mencapai 3,69 persen jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang terkontraksi 2,07 persen. Perbaikan pertumbuhan terjadi di hampir seluruh sisi pengeluaran dan lapangan usaha. “Perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional 2021 terjadi di seluruh wilayah. Pertumbuhan tertinggi di Sulawesi, Maluku, Papua, serta diikuti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan,” ujarnya. Perry juga meyakini pada 2022 pertumbuhan akan lebih tinggi sekitar 4,7-5,5 persen. Hal itu didukung konsumsi rumah tangga dan investasi, serta ekspor yang tetap baik. “Kuatnya kinerja ekonomi didukung akselerasi vaksinasi, kebijakan persyaratan perjalanan yang lebih longgar, pembukaan ekonomi yang semakin meluas, serta berlanjutnya stimulus kebijakan BI,” paparnya. [iwah]