Berlaku 2023! Tak Bayar Pajak STNK 2 Tahun, Siap-siap Diblokir Permanen

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 17 Desember 2022 10:25 WIB
Jakarta, MI - Pemerintah akan melaksanakan pemblokiran surat tanda nomor kendaraan (STNK) pada 2023 mendatang, apabila pengguna kendaraan tidak membayar pajak selama 2 tahun. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, ketentuan itu tertuang dalam pasal 74 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). "Kami di tim pembina Samsat Nasional sepakat ini kita segera laksanakan agar tertib administrasi pajak kendaraan bermotor dan pendapatan daerah bisa meningkatkan. Saya kira 2023 sudah efektif, ini tinggal beberapa hari lagi," kata Fatoni di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (16/12). Fatoni mengatakan berdasarkan aturan tersebut, kendaraan yang data registrasinya dihapuskan tidak akan bisa diregistrasikan lagi. Dengan kata lain, kendaraan itu berstatus bodong permanen. "Jadi diblokir dan tidak bisa diaktifkan lagi, hanya jadi suvenir. Ada mobil tetapi cuma dipajang di rumah dan tidak bisa dibawa ke jalan. Dua tahun tidak bayar, blokir," ungkapnya. Fatoni mengatakan agar kebijakan tersebut berlaku efektif, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menghentikan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang rutin dilakukan setiap tahun. "Pemutihan ini kan tiap tahun bahkan setahun 3 kali, kemerdekaan, HUT, dan akhir tahun. kalau ini berulang, ini tidak mendidik," ujarnya. "Kalau ini dihapus dan mempertegas pasal 74 UU LLAJ terkait pemblokiran itu, ini akan mendidik masyarakat untuk taat membayar pajak," kata Fatoni.

Topik:

Pajak Kendaraan STNK

Berita Sebelumnya

Ekonom Nilai BI dalam Masalah Besar Terkait Nomor Seri Mahar Pernikahan Kaesang-Erina

Berita Selanjutnya

Siap-Siap! Kemenkeu Bakal Blokir Rekening Penunggak Pajak

Berita Terkait

Ekonomi
Coretax (Foto: Dok MI)

DJP Akui Coretax Belum Optimal, Janji Sistem Lancar dalam 3 Bulan

25 September 2025 19:13 WIB

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun (Foto: Ist)

DPR Dukung Percepatan Coretax untuk Modernisasi Pajak

25 September 2025 10:11 WIB

Hukum
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI/Aan)

KPK dan Kemenkeu Kejar Tunggakan Pajak Rp 60 T, 200 WP Sia-siap Saja!

24 September 2025 19:51 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Ist)

Menkeu Purbaya Tolak Tax Amnesty: Insentif Orang Kibul-kibul

20 September 2025 09:35 WIB

Ekonomi
Buruh Minta Kenaikan Upah Tetap Jalan Meskipun Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas Pajak (Foto: Dok MI)

Buruh Tetap Desak Kenaikan Upah Meski Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas Pajak

18 September 2025 17:34 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI)

Purbaya Optimistis Dana Rp200 T di Bank Negara Dongkrak Pajak Rp100 T

16 September 2025 12:12 WIB