Anggota Komisi IV DPR Prihatin, Target PSR Tidak Pernah Tercapai

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 9 Agustus 2023 17:44 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema mengaku prihatin terhadap realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR yang masih jauh dari harapan, padahal PSR merupakan program strategis nasional. Menurut dia, sejak program PSR digulirkan pada tahun 2017 yang lalu hingga sekarang tahun 2023, realisasinya tidak pernah mencapai target yang ditetapkan yakni seluas 180.000 hektar per tahun. "Kami prihatin karena program PSR yang ditargetkan mencapai 540.000 hektar dalam kurun waktu 2017 hingga 2023 ini dengan target per tahunnya mencapai 180.000 hektar, masih jauh dari ekspektasi," katanya saat menjadi Narasumber pada program Wakil Rakyat Bicara Sawit yang tayang di CNBC, Selasa (8/8). Meski demikian, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan jika pihaknya tetap memberikan dukungan kepada Kementerian Pertanian untuk meningkatkan realisasi PSR melalui program percepatan. Menurut dia, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memiliki komitmen yang tinggi dan kesungguhan untuk melakukan percepatan atau akselerasi program peremajaan sawit rakyat ini. "Sebagai mitra kerja, kami tentu memberikan dukungan bagi Kementan untuk percepatan PSR," ujarnya. Dia menjelaskan program PSR kelapa sawit sangat penting bagi Indonesia mengingat sektor perkebunan kelapa sawit telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap devisa negara. Sektor kelapa sawit, berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), katanya berkontribusi 73,83 persen terhadap total ekspor komoditas pertanian Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp577,17 triliun. Oleh karena itu, kelapa sawit menjadi komoditas yang sangat strategis dan vital bagi perekonomian Indonesia. Sawit merupakan komoditas unggulan dan andalan ekspor Indonesia. "Selain menyumbang devisa, juga meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya. Saat ini, DPR RI terus mendorong penguatan konsep kemitraan dalam kelambagaan kelapa sawit dengan mengajak petani sawit untuk bermitra dengan perusahaan inti. Tujuannya agar segala macam masalah petani kelapa sawit bisa diatasi. "Kerjasama inti dan plasma harus betul-betul didorong karena kerjasama ini akan membuahkan sinergi yang sangat baik dan berdampak positif bagi petani," katanya. Menurut dia, hal-hal yang terkait ketiadaan benih kelapa sawit yang unggul dan berkualitas, bisa diatasi secara lebih baik melalui kerjasama inti dan plasma. Ketiadaan benih atau kekurangan benih yang bersertifikat juga bisa diatasi. Kemitraan ini juga akan menjadi salah satu cara menuju percepatan realisasi PSR. Dia menjelaskan agar PSR bisa cepat, proses administratif terutama untuk para petani rakyat ini jangan berbelit-belit, harus dibantu untuk dipermudah. Anggaran PSR juga perlu dinaikkan, tidak lagi Rp30 juta per hektare. "Hiitung-hitungan kami perlu mencapai sampai Rp60 juta per hektare untuk kelancaran program PSR," katanya.

Topik:

DPR RI Peremajaan Sawit Rakyat Yohanis Fransiskus Lema

Berita Sebelumnya

Erick Thohir Rombak Jajaran Komisaris Angkasa Pura I

Berita Selanjutnya

Pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 Dibuka September, Cek Rincian Formasinya!

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini. (Foto. Rizal)

DPR Sahkan RUU Kepariwisataan, Novita Hardini: Pariwisata Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Daerah

11 jam yang lalu

Politik
Ketua DPR Puan Maharani (Dok. MI)

HUT ke-80 DPR RI, Puan Maharani Minta Maaf dan Janji Perbaiki Kinerja

13 jam yang lalu

Politik
Gedung DPR RI, Jakarta. (Foto: Zul Sikumbang)

DPR RI Sahkan Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

15 jam yang lalu

Nasional
Gedung DPR RI (Foto: Dok/MI/Istimewa)

DPR RI Akan Sahkan RUU BUMN di Rapat Paripurna Besok

1 Oktober 2025 19:01 WIB

Ekonomi
Anggota DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan. (Dok. MI)

Nasim Khan: Perpres Tata Niaga Gula Penting Selamatkan Petani dan Konsumen

30 September 2025 12:44 WIB

Ekonomi
Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa: Pemerintah Akan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Perbesar Utang

23 September 2025 12:07 WIB