Waskita Karya Masih Pegang 7 Proyek IKN Padahal Sudah Suspend dan Terancam Delisting di BEI

Jakarta, MI - Di tengah kondisi suspend dan terancam delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Waskita Karya (Persero) Tbk menjamin penyelesaian proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Semester I 2024. Tujuh proyek IKN tersebut adalah Jalan Logistik Lingkar Sepaku Segmen 4, Tol IKN Segmen 5A, Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung, Kementerian Koordinator 3, Kementerian Koordinator 4, IPAL 123, dan Saluran Utilitas Terpadu (MUT) - 01.

Direktur Utama Waskita Karya, Muhammad Hanugroho, mengatakan komitmen ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk mulai memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli mendatang. Waskita Karya sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur, berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Kemudian Gedung Kemenko 4 senilai Rp 735 miliar, IPAL 1,2,3 KIPP IKN senilai Rp 447 miliar, Jalan Feeder District IKN senilai Rp644 miliar, Rumah Susun ASN 3 senilai Rp1,13 triliun, Jalan Nasional IKN Seksi 6C-1 senilai Rp 539 miliar, dan MUT-01 senilai Rp 158 miliar, Jalan Tol IKN Segmen 3B-2 senilai Rp 533 Miliar dan Jalan Akses Bandara VVIP IKN.

"Komitmen Waskita Karya untuk mempercepat pembangunan proyek ini juga sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaksanakan upacara peringatan HUT RI 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara," ucap Hanugroho.

Dia menjelaskan, sektor infrastruktur masih akan berpotensi mengalami pertumbuhan seiring dengan kebutuhan infrastruktur yang masih tinggi di Indonesia dan untuk mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, Waskita Karya berkomitmen akan terus mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Per Januari 2024, Waskita Karya mencatat kemajuan progres proyek yang dikerjakan di IKN dibandingkan September 2023," katanya.

Dia memerinci progres Jalan Akses Lingkar Sepaku Seksi 95,23 persen, Jalan Tol IKN Segmen 5A 76,20 persen, Gedung Sekretariat Negara 55,04 persen, MUT-01 56,12 persen, Gedung Kemenko 3 50,98 persen, Gedung Kemenko 4 50,65 persen, Jalan Feeder District IKN 44,06 persen, Rumah Susun ASN 3 26,83 persen, IPAL 1,2,3 KIPP IKN 14, 65 persen, Jalan Nasional IKN Seksi 6C-1 0,75 persen, Jalan Tol IKN Segmen 3B-2 dan Jalan Akses Bandara VVIP IKN yang baru saja tanda tangan kontrak Januari ini.

"Perseroan sangat selektif dalam memilih proyek baru terutama dalam hal kepastian pembayaran, terdapat uang muka dan skema pembayaran monthly payment serta telah melalui Komite Manajemen Risiko Konstruksi sehingga proyek dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu serta memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan," katanya menambahkan.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan ditengah kondisi BUMN Karya yang suspend di BEI dan bahkan hampir delisting, meskipun ada proyek baru yang mendatangkan keuntungan, tapi proyek ini harus dibiayai terus sehingga menjadi cost center.

“Meskipun ada projek baru yang mendatangkan keuntungan tapi cost center ini harus dibiayai terus, makanya dia akan tidak terlalu bagus terutama di BEI nya. Karena dapet potensi projek, tapi dia punya beban masa lalu. Saya kira kedua itu menjadi poin penting,” ucap Ahmad saat dihubungi oleh monitorindonesia.com, Jumat (19/1).

Ironisnya, Waskita Karya (WSKT) saat ini tengah menjalani sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Bukaka Utama dan PT Nugroho Abadi Konstruksindo.

Permohonan PKPU Bukaka Utama tersebut berkenaan dengan permintaan pelunasan utang senilai Rp136,87 miliar. Sedangkan PT Nugroho Abadi meminta pelunasan hutang sebesar Rp5,97 miliar kepada WSKT.