Indonesia Dapat Pinjaman Rp 6,6 Triliun dari ADB, Digunakan Untuk Apa?

Jakarta, MI - Asian Development Bank (ADB) memberikan pinjaman kepada Indonesia sebesar US$ 419,6 juta atau setara dengan Rp 6,6 triliun. Pinjaman baru tersebut rencananya akan digunakan untuk Proyek Sanitasi Inklusif di Seluruh Kota (Citywide Inclusive Sanitation Project).

"Proyek ini merupakan salah satu proyek sanitasi inklusif terbesar di Indonesia yang didukung oleh ADB hingga saat ini, yang selaras dengan inisiatif komprehensif kami untuk mengatasi perubahan iklim," ujar Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga lewat keterangan tertulis, Kamis (1/2).

Jiro menjelaskan dana tersebut akan dialokasikan untuk memperluas akses terhadap layanan sanitasi yang tahan terhadap perubahan iklim, memadai, dan dikelola dengan aman di kota Mataram, Pontianak, dan Semarang.

Pengadaan sanitasi ini dinilai penting, karena saat ini 77% rumah tangga di Indonesia memang sudah memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dasar, seperti septic tank. Akan tetapi, hanya 7% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang dikelola dengan aman yang menjamin pembuangan limbah rumah tangga ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

ADB memperkirakan bantuan ratusan juta dolar ini akan mampu memperbaiki sistem sanitasi bagi sekitar 2,5 juta orang di 3 kota tersebut. Proyek akan didesain dengan prinsip sanitasi inklusif di seluruh kota, yang memastikan setiap orang memiliki akses ke layanan sanitasi yang terintegrasi.

"ADB senang dapat terus bekerja sama dengan Indonesia untuk memperluas akses terhadap layanan sanitasi yang lebih baik, yang merupakan kunci bagi penduduk yang sehat dan produktif," kata Jiro.

Jiro memperkirakan sistem sanitasi yang dibangun dengan panjang 200 kilometer dan memiliki kapasitas 57 ribu meter kubik per hari. Proyek akan didesain untuk memastikan ketahanan terhadap iklim dan bencana, seperti membangun struktur yang ditinggikan untuk melindungi IPAL dari banjir, mengelola volume air hujan dan memasang pemecah ombak.

Selain itu, proyek ini akan memusatkan upaya untuk meningkatkan fasilitas pengelolaan lumpur tinja, memperkuat kerangka kerja peraturan, dan meningkatkan efisiensi operasional operator layanan sanitasi di berbagai bidang seperti tata kelola, digitalisasi, dan manajemen aset.