PNBP SDA Migas Turun, DPR Salahkan KKKS

Dhanis Iswara
Dhanis Iswara
Diperbarui 29 Mei 2024 12:37 WIB
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2024). (Foto: MI/Dhanis)
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2024). (Foto: MI/Dhanis)

Jakarta, MI - Anggota Komisi VII DPR RI, Hendrik Halomoan Sitompul, mengaku sangat prihatin atas turunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) Migas. 

Hal itu disampaikan Hendrik saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2024). 

Kata dia, penurunan itu adalah murni kesalahan dari operator Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).  

"Saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini turunnya dan memang tidak salah Dirjen Migas, ini adalah salahnya operatornya. Operator itu salah satu kumpulan dari KKKS," 

Untuk itu kata Hendrik, Dirjen Migas mesti menelusuri penurunan tersebut. Pasalnya para KKKS terlihat santai dengan adanya penurunan itu. 

"Karena saya lihat, saya amati Pak Dirjen para pengusaha-pengusaha KKKS ini ketika PNBPnya turun ligting ya bukannya murung gitu," ujarnya. 

Padahal kata Hendrik, mestinya para operator KKKS perlu mendalami faktor sebenarnya penurunan PNBP. 

"Para pengelola-pengolah KKKS ini mereka happy kok walaupun turun ya," ucapnya

"Ini kita harapkan sebagai pemangku kebijakan betul-betul mendalami apa sebenarnya yang terjadi di proses lifting kita, apa benar-benar memang turun? Akhirnya kan berdampak PNBP kita pak," tambahannya menegaskan. 

Sebelumnya, pemaparan Dirjen Migas pada RDP tersebut dikatakan bahwa, "Relalisasi PNBP SDA Migas 2024 (s/d 20 Mei) sudah mencapai Rp36.81 triliun dari target sebesar 110.15 triliuntriliun," kata Dadan Kusdiana.