Misteri 26.415 Kontainer, Siapa Berang? Siapa Korban?

Jakarta, MI - Pada tanggal 16 Mei 2024, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita bertanya ke Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengenai jumlah kontainer yang tertahan di pelabuhan. 

Dijawab Askolani, bahwa kontainer yang tertahan di pelabuhan hanya sekitar 4 ribu kontainer. Namun tak lama setelah itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) melakukan konferensi pers pada 18 Mei 2014. 

Hanya berselang dua hari, data jumlah kontainer yang tertahan berubah dari 4 ribu kontainer menjadi 26.415 kontainer. Menumpuk di Pelabuhan Perak dan Priok beberapa waktu lalu dan akhirnya dilepas juga.

Lepasnya puluhan ribu kontainer itu menjadi dasar laporan Aliansi Ampera ke Bareskrim Polri Jum'at, (9/8/2024) lalu. Aliansi Ampera menduga ada permainan kotor para importir dan Airlangga sehingga barang-barang impor tersebut bisa dibebaskan masuk.

"2 hari sebelum pelepasan tersebut, tepatnya pada 16 Mei 2024, Dirjen Bea Cukai menyampaikan ke Menperin Agus Gumiwang bahwa kontainer yang tertahan jumlahnya hanya 4.000, tapi pada saat pelepasan jadi berlipat ganda. Makanya kami menduga kuat ada yang memanfaatkan kebijakan tersebut agar kontainernya juga bisa keluar," kata Ali Hasan, Koordinator Aliansi Ampera.

Pada tanggal 7 Agustus 2024  juga pihak Kemenperin juga mengeluhkan bahwa sebagian besar isi bahan-bahan yang di impor tersebut, data-datanya dari Bea Cukai belum disampaikan.

Menurut Ali Hasan hal ini berbahaya. Pasalnya, jika isi kontainer tersebut hanya baja, elektronik atau sandang paling hanya berpengaruh terhadap industri dalam negeri, tapi bagaimana kalau isinya senjata, bahan kimia berbahaya atau kan bisa juga narkoba? 

"Makanya kami minta ke Bareskrim, usut kasus ini, dan jangan pandang bulu," tegas Ali Hasan.

BACA JUGA: Menanti Status Airlangga Hartarto di Kasus Korupsi Minyak Goreng, Saksi atau Tersangka?

Tanda tanya Aliansi Ampera ini juga sama dengan di kalangan pengusaha tekstil yang juga meminta agar data-datanya dibuka secara transaparan. 

"Kami ingin benar dapatkan informasi akurat dimana 26.000 kontainer isinya apa aja," kata Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana dalam diskusi Indef, Kamis (8/8/2024).

Kalau perlu manfaatkan UU KIP yang memungkinkan publik meminta pejabat instansi pemerintah untuk membuka data informasi yang tidak dikecualikan. "Kita minta melalui UU KIP, data itu apa aja isinya? Benar nggak 26.000?" tanyanya.

Adapun UU KIP tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang ini memberikan kewajiban kepada badan publik untuk membuka akses kepada pemohon informasi, kecuali informasi publik yang dikecualikan.

Maka, jangan hanya sekedar data makro, tetapi perlu tahu siapa importir. "Apa persetujuan Impornya yang dia lakukan dan pelanggaran apa yang dilakukan sehingga nggak bisa dirilis Bea Cukai, jadi itu efek jera ke importir selanjutnya sehingga takut impor dengan cara ngawur gini," kata Danang.

Banjir impor akibat mengalirnya 26.415 kontainer ke pasar menggunakan dasar hukum Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Namun, banjir produk impor ini membuat produk Indonesia kalah saing dan manufaktur RI tertekan. 

BACA JUGA: Kejagung Bantah AH Tersangka Korupsi CPO

Impaknya lebih parah lagi yakni jutaan buruh sudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). "Ini korbankan jutaan buruh importasi ngawur itu, kalau data bea cukai hanya diberikan kemenperin itu data basi kita tau, publik mana pun tau, tapi data lebih detil, pelanggaran apa sehingga nggak bisa dirilis," tegas Danang.

Sempat bikin Jokowi naik pitam

Kabar 26 ribuan kontainer yang menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak sempat membuat Presiden Joko Widodo “naik pitam”. 

Dalam rapat di Istana Negara pada Jumat (17/5/2024) lalu, Jokowi memerintahkan untuk kembali merevisi peraturan menteri perdagangan atau Permendag impor yang telah diubah beberapa kali. 

Peraturan menteri perdagangan baru soal impor ditetapkan dan diundangkan pun diundangkan hari yang sama saat rapat digelar. Beleid ini memuat relaksasi perizinan impor terhadap tujuh kelompok barang yang sebelumnya dilakukan pengetatan impor seperti elektronik, alas kaki, pakaian jadi, aksesoris, kosmetik, dan perbekalan rumah tangga, tas, hingga katup. 

Sehari setelahnya atau Sabtu (18/5/2024), Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menggelar konferensi pers di Pelabuhan JICT, Tanjung Priok.

BACA JUGA: Duduk Perkara Korupsi CPO Menyeret Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Airlangga mengumumkan relaksasi impor dan arahan Jokowi untuk menyelesaikan masalah tumpukan kontainer. Meski ini adalah revisi ketiga dari aturan impor dalam enam bulan terakhir, polemik belum berakhir. 

Ada protes keras dari industri tekstil. Aturan ini dituding dapat memperparah kondisi industri yang tengah mengalami badai pemutusan hubungan kerja atau PHK. 

Protes tak hanya disuarakan pengusaha, tetapi juga buruh yang khawatir terhadap nasibnya. Aksi demonstrasi digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pada 3 Juli 2024 dan kembali digelar pada Rabu (18/7/2024). 

Tak lain, mereka menuntut aturan relaksasi impor dicabut karena khawatir dapat memicu badai PHK lanjutan.

Sampai saat ini, Kemenperin belum bisa menyusun kebijakan atau langkah-langkah antisipatif pelolosan isi kontainer tersebut dari pelabuhan meski kinerja industri manufaktur dalam negeri telah turun pada Juli 2024.

Sementara penurunan kinerja industri manufaktur tersebut berdasarkan IKI (Indeks Kepercayaan Industri), serta terjadi kontraksi berdasarkan Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur S&P Global.

BACA JUGA: Ketum Golkar Airlangga Mundur di Tengah Laporan 26 Ribu Kontainer Dilepas dan Korupsi CPO

Pada 27 Juni 2024, Menperin Agus telah mengirim surat kepada Menkeu Sri Mulyani meminta data detail isi kontainer yang tertahan. Namun, dalam surat balasan yang diterima, hanya 12.994 kontainer atau 49,19% yang dijelaskan. Sisanya, sebanyak 13.421 kontainer, tidak diuraikan dengan jelas.

Menurut data dari surat balasan Kemenkeu tersebut:- 21.166 kontainer berisi bahan baku dan penolong (80,13%)- 3.356 kontainer berisi barang konsumsi (12,7%)- 1.893 kontainer berisi barang modal (7,17%). Tetapi, Ditjen Bea Cukai tidak memberikan rincian keseluruhan barang impor tersebut.

Kabar burung

Konferensi pers pada 18 Mei 2014 lalu itu rupanya membawa kabar burung dugaan keterlibatan Airlangga memasukkan 1.600 kontainer ilegal.

Bahwa, sebuah sumber Monitorindonesia.com, menyatakan bahwa Airlangga tengah 'digoyang' oleh Menperin Agus. Isu ini pun selaras dengan laporan Kemenperin soal adanya 1.600 kontainer dengan nilai demurrage Rp294,5 miliar berisi beras ilegal yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya.

Dari data yang diperoleh melalui Dirjen Bea Cukai bahwa ribuan kontainer yang tertahan termasuk di dalamnya adalah berisi beras dan belum diketahui aspek legalitasnya.

"Beras (ilegal) jumlah kontainernya 1.600. Tidak ada, belum ada penjelasan dari Bea Cukai soal (soal legalitas 1.600 kontainer) berisi beras itu,"  kata Juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, saat mengumumkan soal 26.415 kontainer impor yang tertahan di pelabuhan sebagaimana dalam keterangannya, Jumat (9/8/2024).

BACA JUGA: Pernyataan Lengkap Airlangga Mundur dari Ketum Golkar

Di tengah misteri puluhan ribu kontainer itu, Airlangga justru mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar). Menperin Agus pun dikabarkan bakal diplot sebagai Plt Ketum Golkar sampai digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Politikus Partai Golkar Andi Sinulingga sudah mengungkapkan demikian. Andi juga membocorkan bahwa Bahlil Lahadalia akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar definitif. Keputusan itu, kata Andi, akan dilakukan dalam forum Munas Golkar. "Plt-nya Agus Gumiwang. Nanti Munas secepatnya, nanti Bahlil ketua umum," kata Andi saat, Minggu (11/8/2024).

Hanya saja, sebelum memutuskan mundur, Airlangga sempat bertemu empat mata dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (9/8/2024) yang berlangsung selama satu jam lebih sejak pukul 14.00 WIB.

Usai pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan kepada wartawan Istana Kepresidenan bahwa dia dan Jokowi hanya membahas mengenai perkembangan terkini kondisi ekonomi. 

Misalnya soal surplus perdagangan Cina dan pembaharuan perundingan perdagangan bebas dengan Uni Eropa (CEPA). Soal isu pergantian posisi Ketua Umum Golkar melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub partai.  

Airlangga, saat itu masih meyakini mekanisme pergantian partai beringin masih bertahan sampai Desember.

“Ya itu kan sudah jelas, memang jadwal Munas bulan Desember. Golkar Solid. Solid,” kata Airlangga usai pertemuan dengan Jokowi, menjawab isu Munaslub.

Airlangga mengatakan bahwa Munaslub merupakan mekanisme internal. Ia sempat menyangkal ada pihak eksternal yang intervensi Partai Golkar. 

BACA JUGA: Ketum Golkar Airlangga Hartarto Dikabarkan Mundur, Agus Gumiwang jadi Plt

“Munaslub kan itu adalah mekanisme internal. Jadi kalau internal, ya internal. Munasnya masih bulan Desember,” katanya.

Sehari setelah menyangkal, tersiar kabar di kalangan wartawan bahwa Airlangga Hartarto disebut-sebut sudah meneken surat pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu, (10/8/2024). 

Airlangga pun memastikan kesimpangsiuran melalui keterangan video pada, Minggu (11/8/2024) kemarin.

Mendadak dan janggal

Dalam pernyataan resmi soal pengunduran dirinya Airlangga menggarisbawahi keputusan ini diambil setelah melewati pertimbangan yang matang demi menjaga keutuhan partai serta stabilitas transisi pemerintahan.

"Maka dengan mengucapkan bismillahirahmanirahim, serta dengan petunjuk Tuhan Yang Maha Besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri dari ketua umum Partai Golkar," kata Airlangga dalam videonya.

Usai pernyataan Airlangga itu beredar, muncul dugaan liar soal adanya pihak yang mendesak Airlangga untuk mundur agar partainya tidak terseret ke sebuah permasalahan.

Sejumlah pengamat politik hanya bisa menduga-menduga di balik semua itu. Pengamat politik Adi Prayitno, misalnya. Gelap gulita, kata dia, pasti ada kekuatan besar di luar Airlangga. 

"Padahal Airlangga dinilai sebagai ketum Golkar sukses naikkan suara Pileg 2024 dan kinerjanya sebagai menteri. Tiba-tiba mundur bikin kaget publik," kata Direktur Eksekutif Paramater Politik Indonesia itu, Minggu (11/8/2024).

Sementara pengamat politik dari Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam menilai langkah mundur Airlangga sebagai pimpinan partai tidak lepas dari kuatnya benturan antar kekuatan di internal Golkar. 

BACA JUGA: 'Amnesia' Korupsi CPO dan BPDPKS

Menurut dia, faksi-faksi besar di internal Golkar itu telah berbenturan sejak menjelang Pilpres 2024. Salah satu bentuk benturan itu sempat terlihat ketika Golkar mencoba utak-atik koalisi Pilpres. Kala itu Golkar sempat hampir mendekat dengan PDIP. "Faksi-faksi kekuatan di internal Golkar memiliki agenda kepentingan ekonomi-politik yang beragam," katanya, Minggu (11/8/2024).

Di lain sisi, dia juga menyoroti soal peristiwa pemeriksaan Airlangga Hartarto oleh lembaga penegak hukum di kasus minyak goreng. Sejumlah kalangan, meyakini bahwa manuver Ketum Golkar itu dianggap tidak kuat dengan agenda kepentingan.

"Tampaknya kembali bergerak karena langkah dan keputusan Airlangga di sejumlah pilkada dianggap kurang tegas dan memunculkan ketidakpastian," jelas Ahmad.

Sementara Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyatakan 'gantung kursi ketum'.

"Dari alasan yang tersedia, tak ada satu pun yang bisa cocok untuk menjelaskan aksi 'gantung kursi' kapten Golkar itu. Yang cocok justru kalau menggunakan penjelasan lain. Penjelasan lain ini, sayangnya berujung pada kesimpulan bahwa yang terjadi adalah diminta atau dipaksa mundur," kata Lucius kepada Monitorindonesia.com, Senin (12/8/2024) dini hari.

BACA JUGA: Kala Senior Golkar Serukan Solid, Luhut: Jangan Pernah Diatur-atur Orang Luar

Kabar lain dari buntut misteri puluhan ribu kontainer dan mundurnya Airlangga adalah nyaringnya lagi penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022 sebagaimana desakan dari berbagai pihak agar pembantu Jokowi itu diperiksa lagi.

Kejagung pun memastikan akan memberikan perkembangan terbaru kepada publik, termasuk kemungkinan memeriksa lagi Airlangga.

"Jika ada perkembangan dan pemeriksaan terkait kasus ini akan kami info, terima kasih. Jika itu pun ada (pemeriksaan Airlangga) akan kami info kan,"  kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi, Minggu (11/8/2024).

Sementara itu, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung dikabarkan akan menetapkan Airlangga Hartarto sebagai tersangka korupsi minyak goreng. Hal ini sebagaimana informasi dari sumber yang enggan disebutkan namanya, Minggu (11/8/2024).

BACA JUGA: 26.415 Kontainer Dilepas, Airlangga Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Kendati, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar.

"Kami belum mengeluarkan pernyataan apa pun mengenai hal tersebut. Kami tidak memiliki informasi terkait status tersangka Airlangga Hartarto," kata Harli, Minggu (11/8/2024) malam.

Adapun bantahan tersebut disampaikan setelah munculnya spekulasi yang mengaitkan pengunduran diri Airlanngga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketum Partai Golkar. (an)