Ekspor Terancam: Airlangga dan Kalangan Pengusaha Bertemu Hari Ini

Jakarta, MI - Pemerintah dan kalangan pelaku usaha bersiap duduk bersama dalam agenda penting bertajuk Sosialisasi dan Masukan Asosiasi Usaha terhadap Penerapan Tarif Perdagangan Baru Amerika Serikat terhadap Negara Mitra, yang digelar hari ini, Senin (7/4/2025).

Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB, dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan hadir langsung memberikan arahan.

Pertemuan ini menjadi sorotan, menyusul kebijakan tarif baru dari Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan bea masuk hingga 32% terhadap sejumlah produk asal Indonesia. 

Para pelaku usaha kini tengah menanti kejelasan strategi pemerintah untuk merespons kebijakan dagang tersebut, yang berpotensi besar menekan kinerja ekspor nasional.

"Ya, saya akan hadir. Ini untuk sosialisasi kita mendengar strategi dari pemerintah. Kalau masukan sudah kami sampaikan," ujar Shinta kepada media, Senin (7/4/2025).

Secara terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono juga bakal menghadiri agenda tersebut. 

Nantinya, Gapki akan memberikan masukan kepada pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Trump agar ekspor minyak sawit (crude palm oil/CPO) tidak terganggu.

"Ekspor minyak sawit Indonesia ke AS terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Sebelumnya hanya sekitar 1 juta ton sekarang sudah di atas 2 juta ton. Bahkan pada 2023 sampai 2,5 juta ton dan turun menjadi 2,2 juta ton pada 2024. Artinya ini pasar bagus," tutur Eddy.

Selain itu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi) juga dipastikan hadir dalam pertemuan tersebut, yang akan diwakili oleh Sekretaris Jenderal Apsyfi Farhan Aqil bersama jajaran dewan penasihat.

Ketua Umum Apsyfi, Redma Gita Wiraswasta, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sedikitnya tiga poin masukan terkait kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Trump. 

Ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan tarif ini adalah untuk menekan defisit neraca perdagangan Amerika Serikat, termasuk terhadap Indonesia. Hal ini bisa terjadi jika ekspor Indonesia ke AS turun atau impor Indonesia dari AS naik.

Bagi sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), porsi pasar AS besar sehingga ekspor yang turun akan mengakibatkan penurunan kinerja bahkan bisa berujung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Sehingga, Apsyfi melihat alternatifnya harus menaikkan impor dari AS. Dalam kaitan itu, AS memfasilitasinya dengan aturan 20% komponen dari Negeri Paman Sam agar bisa mendapatkan pengurangan tarif.

Kedua, sektor TPT dalam keadaan industri normal biasanya mengimpor kapas sekitar US$600 juta dan porsi kapas AS adalah 50%.

Dalam 3 tahun terakhir - karena utilisasi industri TPT hanya 45% - impor impor kapas Indonesia hanya US$300 juta dan dari AS hanya US$138 juta.

Hal ini bisa menjadi tawaran negosiasi jika Indonesia kembali mengimpor kapas dari AS lebih banyak untuk mencapai 20% komponen dari Negeri Paman Sam.

"Agar bisa mencapai importasi kapas dari AS lebih besar perlu dilakukan pengetatan importasi benang, kain dan pakaian jadi yang mencapai US$5 miliar dan pemberantasan importasi ilegal yang mencapai US$2 miliar," tutur Redma.

Ketiga, pengetatan dan pemberantasan importasi ilegal juga diperlukan untuk mengantisipasi dijadikannya Indonesia sebagai pasar buangan produk negara lain yang terhambat masuk ke AS. "Hal ini juga diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik transhipment."

Adapun sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang dijadwalkan hadir dalam agenda ini antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, serta Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.

Selain jajaran kementerian, sejumlah pihak lainnya juga akan hadir, seperti US-ASEAN Business Council, American Chamber of Commerce in Indonesia, serta berbagai asosiasi pelaku usaha.

Agenda tersebut dijadwalkan untuk digelar dengan dua skema, yakni luring dan daring. Sebanyak 6 asosiasi usaha rencananya hadir secara luring dan sisanya mengikuti secara daring.

Airlangga sebelumnya telah mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif yang diterapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan pada Minggu (6/4/2025).

“Besok [Senin (7/4/2025)] seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” kata Airlangga dalam siaran pers.