Soal Insiden Pemukulan Nurhadi, KPK Minta Maqdir Ismail Tak Berasumsi

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 1 Februari 2021 13:00 WIB
Monitorindonesia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan sikap Maqdir Ismail, penasihat hukum Nurhadi (NHD) yang berasumsi atas pemukulan yang dilakukan kliennya terhadap salah satu petugas Rutan KPK jika tidak mengetahui kronologi insiden tersebut. Nurhadi adalah mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), terdakwa perkara suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. "Sebagai bagian dari penegak hukum sangat disayangkan jika Pak Maqdir mengklaim tidak tahu kronologi kejadian lalu berasumsi dengan menduga-duga atas kejadian tersebut. Terlebih sengaja menggiring publik dengan opini keliru soal kejadian dimaksud," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/1/2021). Ia mengatakan lembaganya mempersilakan Maqdir berkomunikasi dengan Nurhadi untuk mengetahui kronologi secara langsung. "Silakan komunikasikan dengan klien, Rutan Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi pasti memfasilitasi," kata dia. Komisi Pemberantasan Korupsi juga meminta insiden pemukulan Nurhadi itu tidak dicampuradukkan dengan proses hukum terkait perkara korupsi yang sedang dijalaninya saat ini. Atas hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga meminta Maqdir bersikap objektif dan profesional. "Kami harap yang bersangkutan objektif dan profesional dengan tidak mencampuradukkan antara dugaan perbuatan yang dilakukan NHD tersebut dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor di PN Jakarta Pusat," kata Ali. Sebelumnya, petugas rutan yang menjadi korban pemukulan Nurhadi telah melaporkan insiden tersebut ke Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat (29/1/2021) malam. Pelaporan langsung didampingi oleh pihak Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, juga telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak dokter rumah sakit kepada petugas rutan dimaksud. Insiden itu terjadi pada Kamis (28/1) pukul 16.30 WIB bertempat di Rutan Ground A yang berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Kavling C-1. Diduga insiden itu terjadi karena kesalahpahaman dari Nurhadi terkait adanya penyampaian penjelasan sosialisasi oleh petugas Rutan KPK mengenai rencana renovasi salah satu kamar mandi untuk tahanan. KPK pun menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kepolisan untuk menindaklanjuti laporan pihak petugas Rutan KPK tersebut.   (ndi)

Topik:

KPK

Berita Sebelumnya

KPK Berharap MA Objektif Periksa Pengajuan PK Para Koruptor

Berita Selanjutnya

Ahli Minta Pemkot Kupang Kembalikan Uang Penerima SK Kapling

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

Perum Perhutani Diduga Tahu Suap Pengelolaan Hutan Inhutani V

1 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Kakanwil Kemenag Jateng Saiful Mujab

18 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Aan)

KPK Panggil Notaris/PPAT Sri Artati terkait Korupsi Tol Sumatra Rp 205,14 M

19 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Panggil Eks Direktur Sanitarindo Tangsel Jaya Setya Shri, Bongkar Korupsi Tol Sumatra

19 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Korupsi Tol Sumatra Rp 205,14 M, KPK Panggil 2 Eks Direktur Hutama Karya: Putut Ariwibowo dan Anis Anjayani

19 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Himbau Saksi terkait Kasus Kuota Haji Untuk Bersikap Kooperatif

20 jam yang lalu