Sidang Perdana Gugatan Praperadilan MAKI Ke KPK Digelar di PN Jakarta Selatan

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 7 April 2021 23:17 WIB
Monitorindonesia.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menjalani sidang terkait kasus dugaan penelantaran izin penggeledahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang praperadilan dengan perkara nomor 19/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL itu dipimpin Hakim tunggal Nazar Effriandi. Sementara MAKI diwakili kuasa hukumnya, Kurniawan Adi Nugroho, Rudi Marjono, sedangkan pihak KPK diwakili Biro Hukum KPK oleh R. Natalia Kristiono, Togi Robson Sirait. "Dalam jawaban dan bukti yang diberikan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang disampaikan dalam sidang praperadilan, terbukti Dewas KPK telah memberikan izin penggeledahan sebanyak 27 izin," ungkap Koordinator MAKI Boyamin Saiman, dalam keterangannya pada Rabu (07/04/21). Boyamin mengungkapkan, dari 27 izin penggeledahan, yang nyata nyata dilaksanakan dengan benar, cepat dan segera hanya sekitar 4 izin, sisanya sekitar 23 izin patut diduga telah ditelantarkan. Disisi lain terdapat catatan MAKI bahwa penggeledahan rumah Ihsan Yunus baru dilaksanakan tanggal 24 Februari 2021, dan dapat dikategorikan gagal karena tidak menemukan bukti apapun terkait pengadaan Bansos Sembako Kemensos. Kegagalan penggeledahan rumah Ihsan Yunus diakui oleh KPK lewat Jubirnya Ali Fikri pada tanggal 26 Februari 2021. Dari serangkaian jawaban dan bukti dari Pimpinan KPK dan Dewas KPK tersebut, MAKI telah mampu membuktikan dalilnya telah terjadi dugaan penelantaran sekitar 20 izin penggeledahan dalam perkara dugaan korupsi Bansos Sembako sehingga semestinya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengabulkan gugatan yang telah diajukan MAKI. (Fanal Sagala)

Topik:

MAKI praperadilan KPK

Berita Sebelumnya

KPK Eksekusi Mantan Menpora Imam Nahrawi ke Lapas Sukamiskin

Berita Selanjutnya

Pemerintah Blokir 20.453 Konten Radikal, Azis Syamsuddin: Imbangi dengan Konten Literasi Positif