Menkumham Pastikan TKA Tak Bisa Lagi Masuk ke Indonesia

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 21 Juli 2021 18:01 WIB
Monitorindonesia.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly memastikan pekerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional tak lagi bisa masuk ke Tanah Air. "Tenaga kerja asing (TKA) yang sebelumnya datang sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau dengan alasan penyatuan keluarga, kini tak bisa lagi masuk ke Indonesia." kata Yasonna dalam keterangan resminya, Rabu (21/7/2021). Yasonna menyebut, kebijakan tersebut resmi berlaku hari ini, Rabu (21/7/2021), sesuai dengan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. "Dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021, orang asing yang boleh memasuki wilayah Indonesia hanya pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya," tuturnya. Permenkumham ini, lanjut Yasonna, sekaligus menggantikan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Politikus PDI Perjuangan ini juga menyebutkan, orang asing yang tergolong pengecualian dalam Permenkumham tersebut juga membutuhkan rekomendasi kementerian/lembaga terkait untuk bisa masuk ke Indonesia. "Adapun orang asing yang masuk dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 juga harus lebih dulu mendapatkan rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan Covid-19," tuturnya "Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 ini tak lepas dari koordinasi yang baik antara saya bersama Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tak lepas dari kesepakatan dengan Kemlu dan perubahannya dari Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 juga melibatkan staf Kemlu dan Kemhub," tambah Yasonna.

Topik:

Yasonna Laoly Proyek Strategis Nasional Menkumham TKA

Berita Sebelumnya

Bamsoet: Turunan UU 29/2004 Krusial Dibutuhkan Nakes

Berita Selanjutnya

Polri Paparkan Prinsip Pemolisian di Tengah Pandemi Covid-19

Berita Terkait

Hukum
Empat tersangka pejabat Kemnaker kasus pemerasan pengurusan izin TKA saat konfrensi pers di KPK, Kamis (17/7/2025)

Sedap! Hampir Semua Pegawai Direktorat RPTKA Kemnaker Terima THR Tahunan dari Agen TKA

12 September 2025 01:52 WIB

Hukum
Empat tersangka digiring masuk ke mobil tahanan KPK, Kamis (24/7/2025) malam (Foto: Istimewa)

Tak Hanya Pekerja Industri, Gurita Korupsi di Kemnaker Era Cak Imin-Ida juga 'Gulung' Nakes hingga Atlet

24 Juli 2025 22:35 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Kasus Pemerasan TKA, KPK Sita 10 Aset senilai Rp6,5 M

9 Juli 2025 11:56 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

2 Eks Menteri Jokowi dalam Bidikan KPK

9 Juni 2025 08:30 WIB

Hukum
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) (Foto: Dok MI/Aswan/Istimewa)

Wow! 85 Pegawai Kemnaker Keciprat Uang Korupsi Izin TKA

8 Juni 2025 20:58 WIB

Hukum
Dua tersangka rasuah pengurusan izin TKA di Kemnaker, mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono (kanan) dan Haryanto (kiri) (Foto: Kolase MI)

Rincian Uang yang Diterima 8 Tersangka Pemerasan Izin TKA Kemnaker

5 Juni 2025 18:33 WIB