Koalisi Peradilan Ragukan Independensi 30 Persen Calon Hakim Agung

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 3 Agustus 2021 12:50 WIB
Monitorindonesia.com - Koalisi Pemantau Peradilan menyebut, sekitar 30 persen dari total 24 Calon Hakim Agung (CHA) yang akan mengikuti seleksi wawancara yang digelar oleh Komisi Yudisial (KY) pada 3-7 Agustus 2021, bermasalah atau diragukan independensinya. Hal itu terlihat dari adanya hakim yang memiliki kekayaan sangat berlimpah, dan bahkan memiliki rumah di kawasan elit di luar negeri, yang tentu saja tidak sesuai dengan profilnya. Demikian disampaikan Anggota Koalisi Pemantau Peradilan, Erwin Natosmal Oemar dalam keterangan tertulis, Selasa (3/8/2021) menanggapi rencana seleksi wawancara ke 24 CHA oleh KY. Karenanya jika seleksi tetap dilakukan, Erwin menilai KY tidak serius dalam menyaring calon-calon terbaik untuk duduk sebagai Hakim Agung. Oleh karena itu, pada tahap akhir ini dirinya meminta masyarakat serius memantau kinerja KY dalam menyaring orang-orang terbaik untuk duduk sebagai Hakim Agung. "Jangan sampai, calon-calon yang bermasalah ini menjadi 'wakil Tuhan' yang akan menggadaikan palu keadilan," tegasnya. Sebelumnya, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Siti Nurdjanah menyampaikan sebanyak 24 orang dari 45 orang calon Hakim Agung dinyatakan lulus Seleksi Kesehatan dan Kepribadian oleh KY. Para calon hakim agung yang lulus selanjutnya mengikuti Seleksi Wawancara yang dilaksanakan pada 3-7 Agustus 2021 di kantor KY. "Penetapan tersebut berdasarkan Rapat Pleno KY yang dilakukan pada Kamis (29/7/2021) secara daring. Para calon Hakim Agung tersebut yaitu 19 orang dari jalur karier dan 5 orang jalur nonkarier," sebut dia. Para peserta wawancara akan diuji oleh panelis yang terdiri dari 7 Anggota KY, 1 orang negarawan, dan 1 orang pakar hukum. Panelis akan menggali visi, misi, komitmen, kenegarawanan, integritas dan komitmen, wawasan pengetahuan hukum dan peradilan, dan kompetensi teknis terkait penguasaan hukum formil dan materiil. Proses seleksi dilakukan sesuai permintaan Mahkamah Agung (MA) untuk mengisi posisi 13 hakim agung yang kosong. Posisi yang dibutuhkan, yaitu dua hakim agung untuk Kamar Perdata, delapan hakim agung untuk Kamar Pidana, satu hakim agung untuk Kamar Militer, dan dua hakim agung untuk Kamar Tata Usaha Negara (TUN), khusus pajak. (Ery)

Topik:

independensi hakim

Berita Sebelumnya

Jaksa Pinangki Akhirnya Dijebloskan ke Lapas Tangerang

Berita Selanjutnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara RJ Lino ke Pengadilan Tipikor Jakarta