Jaksa Pinangki Akhirnya Dijebloskan ke Lapas Tangerang

mbahdot

Diperbarui 3 Agustus 2021 02:47 WIB

Jaksa Pinangki Akhirnya Dijebloskan ke Lapas Tangerang

Monitorindonesia.com - Terpidana kasus pengurusan fatwa bebas untuk Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari, akhirnya dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tangerang, Banten. Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) Riono Budisantoso menyebut, terpidana Pinangki akan menjalani pidana penjara selama empat tahun sesuai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Senin (2/8/20210). "Sudah diekseskusi sekitar pukul 14.00 WIB tadi di LP Tangerang," kata Riono Budisantoso dalam keterangannya, Senin (2/8/20210). Eksekusi atas Pinangki ke Lapas Tangerang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor Print-539/M.1.10/Fu/07/2021 tanggal 30 Juli 2021. Atas surat perintah tersebut, jaksa eksekutor Kejari Jakarta Pusat melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2021 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus/2021/PT.DKI tanggal 14 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI menyatakan Pinangki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu-primair dan ketiga primair. Membebaskan terdakwa tersebut karena itu dari dakwaan kesatu primair dan ketiga primair. Kemudian PT DKI menyatakan, terdakwa Pinangki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga subsidiair. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama empat tahun dan denda sebesar Rp600 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Lalu menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan. "Tedakwa Pinangki dimasukkan ke Lapas Wanita dan Anak Kelas IIB Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama empat tahun," kata Riono. Pinangki juga menjalani pidana kurungan selama enam bulan dengan catatan tambahan pidana kurungan dilaksanakan apabila kewajiban membayar uang denda tidak dilaksanakan. Tambahan pidana kurangan ini, kata Riono, tidak dilaksanakan apabila kewajiban membayar uang denda dilaksanakan. Hingga kini Pinangki belum membayarkan pidana denda sebesar Rp600 juta seperti yang tertuang dalam amar putusan. "Denda akan dilaksanakan sendiri pembayarannya oleh terpidana. Jika tidak bayar, maka akan diganti dengan kurungan selama enam bulan," ujar Riono. Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengecam dan menyayangkan belum dieksekusinya Pinangki Sirna Malasari ke Lapas wanita usai divonis di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta awal Juli. Menurut MAKI, putusan Pinangki telah inkrach sejak 6 Juli 2021 lalu. Dengan demikian, seharusnya maksimal eksekusi terhadap putusan tersebut dilakukan paling lama satu pekan berkekuatan hukum tetap. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebelumnya memvonis Pinangki Sirna Malasari 10 tahun penjara. Selain itu, Pinangki dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada sidang banding Senin (14/6?2021) memangkas hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi empat tahun. Dalam perkara ini, Pinangki terbukti melakukan tiga perbuatan pidana, yaitu pertama terbukti menerima suap sebesar 500 ribu dolar AS dari terpidana kasus "cessie" Bank Bali Djoko Tjandra. Uang itu diberikan dengan tujuan agar Djoko Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus dieksekusi pidana dua tahun penjara berdasarkan putusan Peninjauan Kembali No. 12 tertanggal 11 Juni 2009. Pinangki ikut menyusun "action plan" berisi 10 tahap pelaksanaan untuk meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) atas putusan Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra dengan mencantumkan inisial "BR" yaitu Burhanuddin sebagai pejabat di Kejaksaan Agung dan "HA" yaitu Hatta Ali selaku pejabat di MA dengan biaya 10 juta dolar AS namun baru diberikan 500 ribu dolar AS sebagai uang muka. Perbuatan kedua, Pinangki dinilai terbukti melakukan pencucian uang senilai 375.279 dolar AS atau setara Rp5.253.905.036. Sumber: ANTARA

Topik:

Djoko Tjandra Jaksa Pinangki Lapas Tangerang

Jaksa Pinangki Akhirnya Dijebloskan ke Lapas Tangerang

Berita Sebelumnya

Pasal Penambahan Kewenangan Satpol PP dalam Revisi Perda Covid-19 Menuai Kritik

Berita Selanjutnya

Koalisi Peradilan Ragukan Independensi 30 Persen Calon Hakim Agung

Berita Terkait

Djoko Tjandra Berpotensi Jadi Tersangka Dalam Kasus Harun Masiku? Ketua KPK Beri Penjelasan

Djoko Tjandra Diduga Beri Uang ke Harun Masiku untuk Suap Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan

KPK Ungkap Adanya Permintaan Djoko Tjandra ke Harun Masiku, Apa itu?

KPK Diyakini Bongkar Perintangan Penyidikan Kasus Harun Masiku, Usai Djoko Tjandra Diperiksa akan Ada Tersangka Baru?

Djoko Tjandra Diduga Bantu Urus Kebutuhan Tinggal Harun Masiku di Malaysia, Potensi Terjerat Perintangan Penyidikan?

Djoko Tjandra Muncul di KPK, Tengah Dicecar soal Kasus Harun Masiku

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K