Rifa'i, Ketua DPD NasDem Probolinggo Dipanggil KPK

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 15 Oktober 2021 11:02 WIB
Monitorindonesia.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai NasDem Probolinggo Achmad Rifa'i dijadwalkan akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK berencana akan mengonfirmasi Rifa'i soal dugaan suap jual beli jabatan di Probolinggo pada 2021. "Pemeriksaan dilakukan Polres Probolinggo Kota," ujar pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (15/10/2021). Selain Achmad Rifa'i, Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Probolinggo Haru Pur Sulistiono, dan Kabid Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Wahid Noor Azis juga ikut diperiksa penyidik. Lembaga Antikorupsi berharap Rifa'i dan dua lainnya semua hadir untuk memberikan keterangan ke penyidik. Keterangan mereka dibutuhkan untuk mendalami kasus. Sebanyak 22 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan di Probolinggo. Empat orang penerima yakni Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari, anggota DPR Hasan Aminuddin, Camat Krejengan Doddy Kurniawan, dan Camat Paiton Muhamad Ridwan. Sementara itu, sebanyak 18 pemberi yakni Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, dan Mashudi. Lembaga Antikorupsi juga menetapkan Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho'im, Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Syamsuddin sebagai tersangka pemberi. Mereka semua merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Probolinggo. Puput diduga memanfaatkan kuasanya untuk mengambil untuk dari jabatan kosong. Dia mematok harga Rp20 juta untuk satu jabatan. Dalam hal ini, Puput berhak menunjuk orang untuk mengisi jabatan yang kosong sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini KPK tengah mendalami motif Puput. Lembaga Antikorupsi bersyukur jual beli jabatan itu bisa dihalau sebelum makin menjadi. Dalam kasus ini, pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sementara itu, penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Dipecat KPK, Novel Baswedan Banting Stir Jadi Youtuber

Berita Selanjutnya

KPK Gelar OTT di Musi Banyuasin, Seorang Kepala Daerah Diamankan

Berita Terkait

Ekonomi
Presiden RI, Prabowo Subianto [Foto: Istimewa]

Prabowo Coret PIK 2 dari Proyek Strategis Nasional, Ini Alasannya

9 menit yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Cecar Pejabat Kemnaker Terkait Penggunanan Uang Hasil Pemerasan Izin TKA

14 menit yang lalu

Metropolitan
Gubernur Jakarta, Pramono Anung [Foto: Ist]

Kata Pramono soal Jakarta Masuk Daftar 20 Kota Paling Bahagia di Dunia

14 menit yang lalu

Nasional
Mantan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi (Foto: Dok MI)

Istana Ungkap Alasan Pencopotan Kepala Bapanas Arief Prasetyo, Ternyata...

17 menit yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud MD Sebut Ditjen Pajak dan Bea Cukai Sumber Korupsi Terbesar

29 menit yang lalu

Hiburan
Aktris Erika Carlina [Foto: Ist]

Polisi Periksa DJ Panda soal Laporan Erika Carlina Lusa

48 menit yang lalu