Bupati Muba Bawa Uang Rp1,5 Miliar ke Jakarta, KPK Curiga

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 21 Oktober 2021 12:48 WIB
Monitorindonesia.com - Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin kedapatan membawa uang Rp1,5 miliar ke Jakarta. Uang tersebut kini diamankan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nilai uang yang cukup besar ini membuat KPK curiga kepada sang Bupati kenapa harus dibawa secara tunai ke ibukota. Kini tim penyidik akan mendalami alasan Dodi mengenai uang tersebut. "Kami pastikan nanti akan didalami lebih lanjut melalui pemanggilan para saksi," ujar pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (21/10/2021). Ali menegaskan pihaknya tak mudah percaya dengan Bupati Dodi terkait alasannya membawa uang itu secara tunai. KPK pun kini menggali keterangan sejumlah saksi lain untuk mengorek sebuah alasan. Tak menutup kemungkinan akan ada pihak lain yang terlibat, sepanjang ditemukan ada bukti baru di kasus ini. "Segala informasi yang KPK terima akan dikonfirmasi kepada saksi-saksi," ujar Ali. Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus itu. Mereka, yakni Dodi, Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy. Dodi, Herman, dan Eddi dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, Suhandy dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Topik:

KPK Bupati Muba

Berita Sebelumnya

Tiba di Jakarta, Bupati Kuansing Diperiksa Lagi Sebelum Ditahan

Berita Selanjutnya

Coba Pengaruhi Saksi, Azis Syamsuddin Bisa Dijerat Pasal 21 UU Tipikor

Berita Terkait

Hukum
Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean menyampaikan paparan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR-RI. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR-RI, Siti Hediati ini guna membahas isu aktual dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026.

Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Disebut Terseret di Kasus SYL, Kepala Barantin Teruskan ke Biro Hukum

4 jam yang lalu

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI)

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

4 jam yang lalu

Hukum
DPRD Ogan Komering Ulu (Foto: Dok MI)

Terlibat Korupsi Dana Pokir, Anggota DPRD OKU Fraksi PPP, Hanura dan PDIP Dipecat!

5 jam yang lalu

Hukum
PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. (Foto: Dok MI)

Korupsi Anoda Logam Kembali Digas KPK, Pejabat Antam Langsung "Digarap"

6 jam yang lalu

Hukum
PT Aneka Tambang (Antam) Tbk (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Eks dan Pegawai Antam terkait Korupsi Anoda Logam antara Antam dan Loco Montrado

6 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Cecar Pejabat Kemnaker Terkait Penggunanan Uang Hasil Pemerasan Izin TKA

7 jam yang lalu