Coba Pengaruhi Saksi, Azis Syamsuddin Bisa Dijerat Pasal 21 UU Tipikor

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 21 Oktober 2021 18:44 WIB
Monitorindonesia.com - Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin bisa dijerat dengan pasal merintangi penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Azis yang merupakan politisi Partai Golkar itu sempat menemui mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tangerang, Banten. Kunjungan ke lapas untuk meminta agar Rita tak menyeret namanya ketika diperiksa penyidik KPK. KPK menyatakan akan mendalami hal itu. Jika ada bukti lanjutan, KPK tidak segan menjeratnya dengan perkara perintangan penyidikan. "Tentu fakta sidang dimaksud lebih dahulu akan didalami di persidangan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (21/10/2021). Ali mengatakan pihaknya masih mencari bukti lain dalam persidangan. Lembaga Antikorupsi akan memanggil beberapa saksi lain dalam persidangan ke depannya untuk mendalami hal tersebut. "Persidangan perkara terdakwa Stepanus Robin ini jaksa KPK masih akan menghadirkan saksi-saksi untik dikonfirmasi," ujar Ali. Ali mengatakan salah satu saksi yang akan dihadirkan yakni Azis. Rencananya, dia akan dibawa jaksa ke pengadilan pada Senin, 25 Oktober 2021. Lembaga Antikorupsi berharap Azis menjelaskan pernyataan Rita. "Kita ikuti persidangannya pekan depan ya," ujar Ali. Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Rita saat sidang dugaan suap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain. "Pak Kris menyampaikan ke saudara (Rita) bahwa intinya jangan bawa-bawa nama pak Azis Syamsuddin kalau diperiksa KPK. Kedua, terkait uang Rp200 juta yang ditransfer pak Azis ke Pak Maskur serta uang yang berbentuk dolar (Amerika maupun Singapura) agar diakui itu uangnya saudara," ungkap jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 18 Oktober 2021.

Topik:

KPK Azis Syamsuddin

Berita Sebelumnya

Bupati Muba Bawa Uang Rp1,5 Miliar ke Jakarta, KPK Curiga

Berita Selanjutnya

Lili Pintauli Dilaporkan Lagi ke Dewas, Ada Apa?

Berita Terkait

Hukum
Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean menyampaikan paparan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR-RI. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR-RI, Siti Hediati ini guna membahas isu aktual dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026.

Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Disebut Terseret di Kasus SYL, Kepala Barantin Teruskan ke Biro Hukum

2 jam yang lalu

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI)

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

2 jam yang lalu

Hukum
DPRD Ogan Komering Ulu (Foto: Dok MI)

Terlibat Korupsi Dana Pokir, Anggota DPRD OKU Fraksi PPP, Hanura dan PDIP Dipecat!

2 jam yang lalu

Hukum
PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. (Foto: Dok MI)

Korupsi Anoda Logam Kembali Digas KPK, Pejabat Antam Langsung "Digarap"

4 jam yang lalu

Hukum
PT Aneka Tambang (Antam) Tbk (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Eks dan Pegawai Antam terkait Korupsi Anoda Logam antara Antam dan Loco Montrado

4 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Cecar Pejabat Kemnaker Terkait Penggunanan Uang Hasil Pemerasan Izin TKA

4 jam yang lalu