KPK Tak Senang Remisi Bagi Koruptor Tak Lagi Diperketat

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 30 Oktober 2021 09:23 WIB
Monitorindonesia.com - KPK tak senang remisi bagi koruptor tak lagi seketat yang dulu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti langkah Mahkamah Agung (MA) yang mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Lembaga antirasuah itu menilai pemberian remisi bagi koruptor diyakini menyakiti hati rakyat. "Kami berharap pemberian remisi bagi para pelaku extra ordinary crime, tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan masukan dari aparat penegak hukumnya," ujar plt Jubir KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (29/10/2021). Pemberian remisi untuk pelaku korupsi diyakini KPK bisa menghilangkan efek jera terhadap tindakan rasuah di Indonesia. Kendati demikian, KPK tetap menghormati putusan MA yang mencabut beleid tersebut. Namun, KPK menilai korupsi merupakan extra ordinary crime. "Korupsi sebagai kejahatan yang memberikan dampak buruk luas, seyogyanya penegakan hukumnya selain memberi rasa keadilan bagi pelaku maupun masyarakat, juga penting tetap mempertimbangkan efek jera yang ditimbulkan dari hukuman tersebut," kata Ali. Hukuman yang berat tanpa remisi diyakini KPK bisa menghapus tindakan korupsi di Indonesia. Selain itu, hal tersebut juga bisa memberi kengerian kepada para pejabat yang hendak melakukan korupsi. "Karena pada prinsipnya, pemberantasan korupsi adalah upaya yang saling terintegrasi antara penindakan-pencegahan-dan juga pendidikan," tutur Ali. Aparat penegak hukum dan lembaga pengadilan diharapkan harus satu pemikiran dalam menilai tindakan korupsi. Remisi untuk pelaku korupsi dinilai tidak perlu. "Karena keberhasilan pemberantasan korupsi butuh komitmen dan ikhtiar kita bersama, seluruh pemangku kepentingan. Baik pemerintah, para pembuat kebijakan, lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat," tutur Ali.

Topik:

-

Berita Sebelumnya

MA Cabut PP Pengetatan Remisi Koruptor

Berita Selanjutnya

Suap Jual Beli Jabatan di Probolinggo, 17 Tersangka Segera Disidang

Berita Terkait

Anti Hoaks
Jubir Kemlu RI, Yvonne Wewengkang, menolak pemberitaan bahwa Presiden Prabowo akan ke Tel Aviv Israel setelah KTT Perdamaian Gaza di Mesir (Foto: Istimewa)

Tidak Benar Berita Presiden Prabowo ke Israel

1 jam yang lalu

Hukum
Kolam renang di Hotel Sultan, Jakarta (Foto: Istimewa)

PT Indobuildco Pengelola Hotel Sultan Digugat Pemerintah soal Royalti Rp 742,5 M

2 jam yang lalu

Hukum
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Dok MI)

Daftar 23 Wakajati yang Dimutasi, Dari Aceh hingga Papua

4 jam yang lalu

Hukum
Ilustrasi - Dugaan korupsi impor beras (Foto: Istimewa)

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!

5 jam yang lalu

Hukum
Mantan Direktur Utama PT. Hutama Karya Bintang Perbowo bersama mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT. Hutama Karya M. Rizal Sutjipto mengenakan rompi tahanan.

Top dah! Bintang Perbowo Rancang Korupsi JTTS: Sejak Dirut WIKA hingga Dirut Hutama Karya

6 jam yang lalu

Hukum
Para tersangka mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol digiring masuk ke mobil tahanan KPK (Foto: Dok MI)

Siapa Pejabat Diduga Terima Uang Suap Inhutani V?

7 jam yang lalu