Jaksa Tuntut Hakim Vonis Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah 6 Tahun Penjara

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 15 November 2021 18:39 WIB
Monitorindonesia.com - Jaksa Penuntut Umum menuntut Majelis hakim memvonis Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah dengan hukuman enam tahun penjara. "Menjatuhkan kepada terdakwa M Nurdin Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan," kata Jaksa KPK Zainal Abidin dalam sidang virtual, Senin (15/11/2021) Jaksa juga meminta hakim memberikan hukuman pidana pengganti Rp3,187 miliar dan SGD350 ribu ke Nurdin. Pidana pengganti itu wajib dibayar dalam sebulan oleh Nurdin setelah putusan berkekuatan hukum tetap. "Jika tidak maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana selama satu tahun," kata Jaksa Zainal. Selain itu, jaksa juga menuntut hakim mencabut hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun ke Nurdin. Hukuman itu baru bisa dilakukan setelah Nurdin bebas dari pidana penjara. Jaksa menilai hukuman itu sesuai untuk Nurdin. Pasalnya, dia merupakan penyelenggara negara yang seharusnya tidak boleh memberikan contoh korupsi ke masyarakat. Lalu, tindakan korupsinya menyakiti harapan dan kepercayaan rakyat. Kemudian, hukuman Nurdin perlu diperberat karena pernah mendapatkan penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Awards. "Yang semestinya mampu memberikan inspirasi untuk mempengaruhi masyarakat atau lingkungan dalam pemberantasan korupsi," tegas Zainal. Hal yang meringankan yakni Nurdin belum pernah dipenjara. Selain itu, Nurdin bersikap sopan selama persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga. Nurdin enggan terburu-buru menanggapi tuntutan. Pasalnya permintaan enam tahun penjara itu belum final. "Itu kan masih tuntutan. Ya sudah tunggu saja, doain ya," ujar Nurdin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Topik:

KPK Nurdin Abdullah Gubernur Sulsel

Berita Sebelumnya

Ketua KPK Firli Bahuri Tanggapi Permintaan Bupati Banyumas Soal OTT

Berita Selanjutnya

Tok! Masa Hukuman Rizieq Shihab Didiskon Jadi 2 Tahun Penjara

Berita Terkait

Hukum
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, (13/10/2022). Progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah mencapai 88,8 persen dan direncanakan beroperasi pada Juli 2023.

KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

3 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD (Foto: Istimewa)

Mahfud MD Siap Dipanggil KPK Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

6 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Maraton Pemeriksaan Saksi di Kasus Korupsi Kuota Haji: Biar Segera Tuntas

14 jam yang lalu

Hukum
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yugi Prayanto (Foto: Istimewa)

Waketum Kadin Yugi Prayanto Diduga Keciprat USD 10.000 dari Korupsi Eks Dirut PGN Hendi Prio Santoso

25 Oktober 2025 20:09 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Periksa Eks Kabirokum Kementan Maman, KPK Selisik Mitra Penyedia Asam Formiat

25 Oktober 2025 19:56 WIB

Hukum
Bobby Nasution (Foto: Dok MI/Istimewa)

Diduga Terikat Janji dengan Jokowi, KPK Ciut ke Bobby Nasution

25 Oktober 2025 15:41 WIB