Polisi Amankan Pemilik Kapal Pembawa Pekerja PMI ke Perairan Johor Malaysia

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 4 Januari 2022 18:58 WIB
Monitorindonesia.com- Polisi mengamankan satu orang berinisial S alias AC yang merupakan pemilik kapal pembawa Pekerja Migran Ilegal (PMI) ke perairan Johor Malaysia. "Pelaku itu merupakan penyedia atau pemilik kapal yang mengangkut TKI atau PMI secara ilegal dari Indonesia ke Johor Baru, Malaysia," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Bareskrim Polri, Selasa (4/1/2022). Selain itu, S alias AC juga merupakan pemilik lokasi penampungan PMI ilegal di Kabupaten Bintan, Riau serta pemilik lokasi pemberangkatan sebelum pekerja tersebut diberangkatkan ke Malaysia. Ramadhan mengatakan, barang bukti yang berhasil diamankan usai meringkus S alias C salah satunya print out rekening koran atas nama tersangka. Selain itu, sebanyak enam orang saksi juga turut diperiksa terkait kasus tersebut. "Yang bersangkutan dikenai Pasal 4, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," lanjutnya. Kemudian, Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Serta Pasal 3 juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelumnya, dua orang yang berperan sebagai perekrut pekerja migran ilegal juga telah ditangkap. "Polri sudah mengamankan dua orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang merekrut pekerja TKI tersebut. Yang mana para TKI ini menaiki kapal boat dan mengalami kecelakaan," kata Kombes Pol Ahmad Ramadhan, Selasa (28/12/2021). (Wawan)

Topik:

pekerja migran ilegal Polri TKI tenggelam

Berita Sebelumnya

Tanggapi Tudingan Azis Syamsuddin soal Bukti Ilegal, KPK: Buktikan Saja

Berita Selanjutnya

Gubernur Banten Cabut Laporan Atas 6 Buruh yang Terobos Ruang Kerjanya

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

8 Oktober 2025 13:43 WIB

Hukum
Ilustrasi - Anggota Polri (Foto: Istimewa)

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

7 Oktober 2025 09:42 WIB

Hukum
Mantan Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

6 Oktober 2025 16:45 WIB