KPK Terima 395 Laporan Objek Gratifikasi Terkait Hari Raya Idul Fitri

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 15 Mei 2022 20:40 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 395 laporan barang atau objek gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dengan nilai taksiran mencapai Rp274.117.519. "Sampai dengan akhir pekan ini, KPK telah menerima laporan 395 barang atau objek gratifikasi dari masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri dengan nilai taksiran mencapai Rp274.117.519," ucap Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding kepada wartawan, Minggu (15/5) Ipi menjelaskan, laporan tersebut terdiri atas tujuh objek berupa cendera mata atau plakat dengan nilai taksir Rp4.350.000, 268 objek berupa karangan bunga, makanan, dan minuman dengan nilai taksir Rp153.736.899. Kemudian, sembilan objek berupa uang, voucher, logam mulia dengan nilai taksir Rp32.290.000 serta 111 objek dalam bentuk lainnya dengan nilai taksir Rp83.740.620. "Sejumlah laporan tersebut terdiri dari 367 laporan penerimaan dan 28 laporan penolakan gratifikasi," ucap Ipi. Saat ini, kata dia, barang-barang yang dilaporkan tersebut sebagian telah diterima KPK dan sebagian lainnya sedang proses dikirimkan oleh para pihak pelapor. "KPK juga masih terus menerima laporan gratifikasi lainnya dan akan kami `update` pada kesempatan berikutnya," kata dia. KPK menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah melaporkan penerimaan maupun penolakan gratifikasi tersebut. Hal itu sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. "Sebelumnya, KPK menyampaikan imbauan melalui Surat Edaran Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya," tuturnya. KPK terus mengajak masyarakat untuk menghindari praktik gratifikasi, baik sebagai pemberi maupun penerima karena gratifikasi bisa termasuk dalam tindak pidana korupsi. "Jika karena kondisi tertentu, seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima," kata Ipi. Adapun informasi terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198. (La Aswan)

Topik:

KPK

Berita Sebelumnya

KemenPPPA Minta Kasus Penculikan Anak di Bogor Diusut Tuntas

Berita Selanjutnya

Boyamin Siap Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Dugaan TPPU Mantan Bupati Banjarnegara

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Peran dan Keuntungan PT LCM di Kasus Pengelolaan Anoda Logam PT Antam

8 menit yang lalu

Hukum
Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Arie Prabowo Ariotedjo (Foto: Dok MI/Istimewa)

KPK Ulik Peran Ayah Eks Menpora Dito dalam Kerja Sama Antam-Loco Montrado

1 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Bongkar Korupsi Anoda Logam Rp 100 M, KPK Periksa Eks Staf Marketing Antam Deny Mardiana

1 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Korupsi Antam Rp 100 M, KPK Periksa Komisaris PT Indonesia Aluminium Alloy Denstra Rahma

1 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Periksa Dirut PT Abuki Jaya Stainless Indonesia Carry EF soal Korupsi Antam Rp 100 Miliar

1 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Periksa Financial Planning Junior Specialist Antam Bambang Wijanarko terkait Korupsi Anoda Logam Rp 100 M

1 jam yang lalu