Kominfo Jalin Kerjasama dengan KPK Tangani Aduan Tipikor

wisnu
wisnu
Diperbarui 30 Mei 2022 09:45 WIB
Jakarta, MI - Inspektur Jenderal Kominfo Doddy Setiadi mengatakan, pihaknya menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani aduan tindak pidana korupsi. Pelaksanaan penanganan aduan terintegrasi yang dilakukan Kominfo dan KPK ini mengutamakan kerahasiaan agar penanganan tindakan korupsi tetap optimal. "Ini jadi dasar bagi Kominfo dan KPK untuk melakukan integrasi aplikasi WBS antar kedua lembaga," kata Doddy dalam keterangannya, Senin (30/5). [caption id="attachment_437932" align="aligncenter" width="400"] Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Doddy Setiadi (kiri) dan Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi, Mochamad Hadiyana, dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Integrasi aplikasi Whistleblowing System (WBS) antara Kementerian Kominfo dan KPK, Jumat (27/5). (Foto: Kominfo)[/caption] Perjanjian kerja sama Kominfo dan KPK tersebut mengatur penyusunan dan/atau penguatan aturan internal terkait penanganan pengaduan, komitmen penanganan pengaduan, penanganan pengaduan melalui aplikasi, koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan dan pertukaran data dan/atau informasi terkait penanganan pengaduan. "Tentu saja dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Kominfo," kata dia. Kerja sama kedua lembaga ini berlaku selama lima tahun setelah ditandatangani. Mereka bisa memperpanjang kolaborasi ini sesuai kesepakatan. Kerja sama ini adalah bagian dari reformasi birokrasi Kemkominfo khususnya area penguatan pengawasan dan juga sebagai tindak lanjut dari SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara tanggal 9 September 2021. "Ada amanat untuk setiap kementerian yang telah memiliki aplikasi WBS agar mengintegrasikan dengan aplikasi WBS Tipikor KPK," kata Doddy. Penerapan aplikasi WBS Kominfo sesuai dengan Pedoman Menkominfo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) yang memfasilitasi pengaduan dari orang dalam/internal Kemkominfo melalui aplikasi berbasis website (wbs.kominfo.go.id). Aplikasi yang terintegrasi dengan KPK ini diharapkan bisa lebih efektif dalam menangani aduan tindak pidana korupsi, baik yang berasal dari dalam Kominfo maupun dari luar. Dalam siaran yang sama, Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Mochamad Hadiyana mengapresiasi Kementerian Kominfo yang telah menginisiasi penandatangan PKS. Pemberantasan korupsi baik melalui pencegahan maupun penindakan pidana tidak bisa dilakukan sendiri oleh KPK, kata Hadiyana. “KPK memerlukan peran serta dari seluruh elemen bangsa. Termasuk juga partisipasi atau peran serta dari instansi-instansi pemerintahan pusat maupun daerah, di provinsi, kabupaten dan kota serta masyarakat Indonesia secara umum,” kata Hadiyana. Lembaga antirasuah tersebut sejak 2020 menjajaki integrasi WBS KPK dengan yang ada di berbagai instansi demi efisiensi pemrosesan dan penanganan aduan. Menurut Hadiyana, laporan melalui surat-menyurat memerlukan waktu yang lebih lama sehingga mereka berupaya mengintegrasikan sistem WBS. Saat ini sudah ada 18 kementerian yang bekerja sama dengan KPK, dua lembaga non-kementerian, tujuh pemerintah provinsi, 29 Badan Usaha Milik Negara dan dua Badan Usaha Milik Daerah.

Topik:

KPK Kominfo aduan tipikor

Berita Sebelumnya

KPK Libatkan Lembaga Lain untuk Tangkap Buronan Harun Masiku

Berita Selanjutnya

DPO Selama 6 Tahun, Buronan Kejati Maluku Ditangkap

Berita Terkait

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Akal Bulus Tersangka Korupsi JTTS Rp 205 Miliar

12 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Bidik Modus Jual Beli Lahan di Korupsi JTTS Rp205 M

13 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK soal Gugatan Praperadilan Anggota DPRD Jatim di Kasus Dana Hibah: Kita Hormati

19 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Haiyani Rumondang: Dalami Aliran Dana ke Pihak PJK3

20 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan Abdul Hafidh (Foto: Dok MI)

KPK dan PPATK Diminta Telusuri Aliran Dana TPPU SYL, Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Tersorot!

23 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Didesak Usut Temuan BPK Perdin Fiktif Bapanas Rp 5,03 Miliar

1 hari yang lalu