Mantan Pejabat Ditjen Pajak Jalani Sidang Vonis Kasus Suap Bank Panin

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 14 Juni 2022 11:03 WIB
Jakarta, MI - Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wawan Ridwan akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis hari ini. Wawan dan mantan pejabat Ditjen Pajak Alfred Simanjuntak akan divonis dalam kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak terhadap PT Gunung Madu Plantations, PT Bank Pan Indonesia (Bank Panin), dan PT Jhonlin Baratama. "Benar hari ini (14/6) diagendakan pembacaan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat untuk perkara terdakwa Wawan Ridwan dan kawan-kawan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (14/6). Ali meyakini putusan majelis hakim akan mengakomodir seluruh analisa fakta hukum sebagaimana dalam surat tuntutan tim jaksa. "Baik amar putusan pidana badan, pidana denda hingga pembebanan kewajiban uang pengganti juga sesuai dengan yang dituntut tim jaksa," ujar Ali. Sebelumnya diketahui, dalam kasus tersebut Wawan dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta dengan subsider 5 bulan, sementara Alfred dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta dengan subsider 5 bulan. Jaksa KPK meyakini Wawan dan Alfred terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap terkait pemeriksaan pajak terhadap PT Gunung Madu Plantations, Bank Panin Tbk, dan PT Jhonlin Baratama. Khusus Wawan, jaksa meyakini yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Atas perbuatannya, Wawan dan Alfred didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Tak hanya itu, Wawan juga didakwa melanggar Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. #Ditjen Pajak #eks Ditjen pajak

Topik:

KPK Kasus Suap Bank Panin eks pejabat Kemenkeu

Berita Sebelumnya

Eks Jubir KPK: Kepastian Hukum Dibutuhkan dalam Bisnis dan Investasi

Berita Selanjutnya

Gandeng Sejumlah Instansi, Polri Bentuk Satgas Cegah Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

Berita Terkait

Hukum
Fuad Hasan Mansyur bersama mantan Menag Yaqut Cholil Quomas dan kawan-kawan (Foto: Dok MI/Istimewa)

Pakar Ungkap Potensi Fuad Hasan Dijerat Pasal Korupsi dan Perintangan Penyidikan Kasus Kuota Haji

1 jam yang lalu

Hukum
Ketua KPK, Setyo Budiyanto (Foto: Istimewa)

KPK Ungkap Isi Pertemuan dengan Kementerian Haji

3 jam yang lalu

Hukum
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok/MI)

KPK Ungkap Alasan Tak Panggil Bobby Nasution di Kasus Suap Proyek Jalan Sumut

4 jam yang lalu

Hukum
Nikita Mirzani (Foto: Dok MI)

KPK soal Kabar Pemanggilan Nikita Mirzani Dugaan Suap Hakim dan Jaksa

20 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 – 2022 pada Kamis (2/10/2025)

Abdul Halim, La Nyalla dan Khofifah Diduga Terlibat Korupsi Dana Hibah Jatim

23 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Direktur PT Tanjung Raya Intiwira Oddysius Suwanto terkait Korupsi DJKA

1 hari yang lalu