Janggal dan Tak Masuk Akal! KontraS Sebut Ada Indikasi Kepolisian Mengaburkan Fakta Kasus Brigadir Yoshua

Adelio Pratama

Diperbarui 14 Juli 2022 16:50 WIB

Janggal dan Tak Masuk Akal! KontraS Sebut Ada Indikasi Kepolisian Mengaburkan Fakta Kasus Brigadir Yoshua

Jakarta, MI - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai ada beberapa kejanggalan dalam pengusutan kasus penembakan terhadap Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang terjadi di kediaman Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo tidak masuk akal. Bagi KontaS, ada enam kejanggalan yang disoroti KontraS dari beberapa kronologis yang disampaikan Polri yaitu: 1. Terdapat disparitas waktu yang cukup lama antara peristiwa dengan pengungkapan ke publik yakni sekitar 2 hari; 2. Kronologis yang berubah-ubah disampaikan oleh pihak Kepolisian; 3. Ditemukannya luka sayatan pada jenazah Brigadir J di bagian muka; 4. Keluarga yang sempat dilarang melihat kondisi jenazah; 5. CCTV dalam kondisi mati pada saat peristiwa terjadi; 6. Keterangan Ketua RT yang menyebutkan tidak mengetahui adanya peristiwa dan proses Olah TKP; "Kami menilai bahwa sejumlah kejanggalan tersebut merupakan indikasi penting bahwa Kepolisian terkesan menutup-nutupi dan mengaburkan fakta kasus kematian Brigadir J. Terlebih keberadaan Kadiv Propam saat peristiwa terjadi pun tidak jelas," ujar Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar kepada wartawan, Kamis (14/7). Kejanggalan lainnya, kata Rivan, tentang luka tembak Brigadir J. Dia menyoroti perbedaan keterangan keluarga dan jawaban polisi. "Belum lagi, keterangan mengenai luka tembak antara keterangan Polri dengan keluarga memiliki perbedaan yang signifikan. Pihak keluarga mengatakan ada empat luka tembak pada tubuh Brigadir J, yakni dua luka di dada, satu luka tembak di tangan, dan satu luka tembak lainnya di bagian leher. Selain itu, mereka juga mengatakan terdapat luka sayatan senjata tajam di bagian mata, hidung, mulut, dan kaki. Hal ini berlainan dengan keterangan Kepolisian yang menyebutkan bahwa terdapat tujuh luka dari lima tembakan," jelasnya. Karena itu, KontraS meminta tiga hal kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Salah satu permintaanya, meminta Kapolri mengungkap fakta peristiwa secara berkala pada publik dan menjamin transparansi dalam pengusutan kasus ini. "Kami mendesak sejumlah pihak untuk: Pertama, Kapolri menjamin independensi dan transparansi kepada tim khusus yang bertugas untuk mengungkap fakta peristiwa serta menyampaikan secara berkala pada publik atas perkembangan yang terjadi," katanya. "Kedua, Kapolri menjamin ruang masukan, saran, serta penyampaian dari pihak keluarga korban untuk bebas dari tindakan intimidatif dan tekanan dalam bentuk lain guna mencari fakta seterang-terangnya," imbuhnya. Permintaan ketiga ini ditujukan kepada Kompolnas. Rivan meminta pengawasan eksternal Kepolisian, seperti Kompolnas juga memastikan profesionalitas kelembagaan dalam pengusutan perkara, serta meminta LPSK untuk menjamin perlindungan bagi keluarga korban.

Topik:

Polri Kontras Kasus Brigadir Yoshua Janggal Tak Masuk Akal

Janggal dan Tak Masuk Akal! KontraS Sebut Ada Indikasi Kepolisian Mengaburkan Fakta Kasus Brigadir Yoshua

Berita Sebelumnya

DPC Peradi Jakarta Pusat Bakal Gelar Muscab untuk Memilih Ketua DPC Periode 2022-2026

Berita Selanjutnya

Polri Perlu Membuat Aturan Kasus Tindakan Penembakan atau Kekerasan yang Mematikan

Berita Terkait

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

Rusak Sangihe Dirundung Tambang

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K