JPU KPK Tuntut Bekas Bupati Hulu Sungai Utara Bayar Uang Pengganti Rp26 Miliar

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 2 Agustus 2022 12:55 WIB
Jakarta, MI - Bupati Hulu Sungai Utara nonaktif, Abdul Wahid dituntut pidana penjara selama sembilan (9) tahun oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Tuntutan oleh JPU KPK itu dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (1/8/2022), malam. "Terdakwa juga dituntut denda sebesar Rp 500 juta subsider 1 tahun kurungan," kata Tim JPU KPK, Titto Jaelani. Abdul Wahid juga dituntut membayar uang pengganti Rp26 miliar yang diperhitungkan dari total gratifikasi yang telah diterima terdakwa sejak tahun 2015, baik berupa fee proyek maupun jual beli jabatan di lingkup Pemkab Hulu Sungai Utara (HSU), yakni lebih dari Rp 31 miliar. Jumlah itu lalu dikurangkan dengan aset likuid yang telah disita penyidik dan dirampas untuk negara, termasuk uang tunai baik berupa rupiah, dolar Amerika maupun dolar Singapura yang nilainya lebih Rp 5,1 miliar. "Dari rangkaian sidang pembuktian yang telah menghadirkan 41 saksi termasuk ahli, kami meyakini terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Titto. JPU menilai segala bantahan yang disampaikan terdakwa saat menanggapi para saksi harus dikesampingkan karena mengada-ada dan tidak sejalan dengan keterangan para saksi. Atas tuntutan tersebut, terdakwa yang mengikuti persidangan secara daring dari Lapas Klas IIA Banjarmasin dan penasihat hukumnya, Fadli Nasution berencana bakal menyampaikan pembelaan. Ketua Majelis Hakim Yusriansyah mengatakan sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan dijadwalkan digelar pada Senin (8/8/2022), pekan depan.

Topik:

KPK Bekas Bupati Hulu Sungai Utara

Berita Sebelumnya

JNE Ganti Beras yang Ditimbun di Depok Gegara Kena Hujan, Salah Siapa?

Berita Selanjutnya

Tim Khusus Harus Siapkan Lie Detector Periksa Keluarga, Pengawal dan Pembantu Ferdy Sambo

Berita Terkait

Ekonomi
Ekonom Anthony Budiawan (Foto: Dok MI/Pribadi)

Dugaan Mark Up Whoosh Makin Nyaring, Ekonom Anthony Budiawan Beber Fakta Mengejutkan!

1 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Kejar Aliran Dana Lewat Koordinator Bindang Uji Kelayakan dan Pengesahan RPTKA Rizky Junianto

3 jam yang lalu

Hukum
Anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Rajiv (Foto: Dok MI/Antara)

Anggota DPR Rajiv Dipanggil KPK, Saksi Korupsi CSR BI

4 jam yang lalu

Nasional
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (Foto: Istimewa)

Bahlil Respons Temuan KPK Terkait Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika: Proses Hukum Saja

4 jam yang lalu

Ekonomi
Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) (Foto: Dok MI)

Kereta Cepat Whoosh Terbukti Merugikan Keuangan Negara: KPK Wajib Bertindak

5 jam yang lalu

Nasional
Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), Joko Widodo (tengah) dan Budi Karya Sumadi (kanan) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siapa "Busuk", Pengurus Proyek atau Whooshnya?

5 jam yang lalu