Kecam KerasTindakan Represif Kepolisian Hadapi Demo BBM, HMI: Kapolri Harus Bertanggungjawab!

Jakarta, MI - Sebagai organisasi mahasiswa tertua di indonesia Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) telah banyak menorehkan sejarah perjalanan bangsa ini. Komitmen menjaga utuhnya kebijakan yang berpihak terhadap rakyat merupakan nafas perjuangan HMI. Hal tersebut dibuktikan dalam reaksi protes terhadap rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), komitmen Institusi HMI direalisasikan melalui sikap dan instruksi terhadap keluarga besar HMI diseluruh penjuru tanah Air. Naasnya beberapa aksi protes HMI tersebut mendapat perlakuan represif oleh aparat kepolisian dibeberapa daerah, mulai dari intimidasi secara psikologi hingga dengan penganiayaan. Teranyar, Kabar duka Beberapa jam lalu menyelimuti keluarga besar HMI, dimana beberapa kader HMI Wati Cabang Dompu mengalami penganiayaan oleh oknum kepolisian hingga mengakibatkan cedera muka, Tentu kejadian ini sangat menyayat hati kader dan Alumni HMI. Tindakan Represif aparat kepolisian tersebut telah membenarkan bahwa kesewenang-wenangan institusi polri terhadap Hukum dan kepentingan rakyat sangatlah nyata didepan mata. Hal itu dapat kita lihat beberapa bulan terakhir masyarakat Indonesia dihebohkan tragedi kematian Brigadir J sebagai korban dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo. Rentetan peristiwa tersebut dimulai dengan miss informasinya keterangan polri dengan fakta sesungguhnya. Keterangan Polri pada awal pengusutan insiden tersebut adalah terjadi saling baku tembaknya sesama anggota polri antara Bharada E dan Brigadir J atas dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap Istri Mantan Kadiv Propam yakni PC. Insiden itu dinarasikan seolah menutupi Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai aktor utama dibalik kematian Brigadir J. Terkuaknya perlahan fakta-fakta baru atas kematian brigadir J ditandai dengan jalur hukum yang ditempuh oleh pihak keluarga yang merasa ganjal terhadap kondisi jenazah Almarhum Brigadir J dinilai sebagai korban pembunuhan keji. Namun sayangnya, Hebat-hebatnya tupai melompat pasti akan tersungkur juga. Upaya hukum keluarga Brigadir J nampaknya membuahkan hasil, satu demi satu fakta terungkap, melibatkan puluhan anggota polri hampir disemua kepangkatan. Hal ini ternyata dikarenakan hubungan relasi yang diduga saling berkaitan erat pada ruang permainan gelap. Hingga akhirnya Mantan Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Sambo ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan sebagai aktor utama pembunuhan berencana brigadi J. Keterlibatan Puluhan Anggota Polri yang turut memback-up kejahatan pembunuhan berencana mantan Kadiv Propam tersebut, menunjukkan bahwa Institusi tersebut sedang tidak baik-baik saja. Selain itu munculnya sketsa/bagan struktur pengatur permainan gelap yang berseliweran dijagad dunia maya. Mulai dengan Kaisar Sambo dengan judi onlinenya, narkoba, yambang ilegal hingga konsorsium 303 yang diduga menyeret para petinggi Polri, bersama para pengusaha yang perkecimpung didunia usaha tersebut. Hal ini juga bisa dinilai sebagai Gagalnya Kapolri dalam melakukan pembinaan terhadap anggotanya. Selain itu dapat dinilai sebagai upaya pembiaran terhadap aksi nakal para pembantunya. Sebab serasa tidak mungkin Anggota bertindak tanpa sepengetahuan Atasan. Sehingga atas dasar itu, Keluarga Besar HMI Cabang Makassar, menyatakan sikap dengan meminta Kapolri harusbbertanggungjawab atas tindakan penganiayaan, yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Kader-Kader HMI dalam aksi dominstrasi penolakan BBM diseluruh daerah. "Tindakan Represif saat penangan Aksi menandai Gagalnya Realisasi Jargon Polri presisi," tegas HMI, Jum'at (2/9). Kemudian, HMI juga meminta Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan reformasi institusi Polri secara total. "Meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo untuk segera menyelamatkan Institusi Polri sebagai Amanat Reformasi dari Kegagalan Kapolri dalam melakukan Pembinaan terhadap anggota nya," pintanya. Selain itu, HMI juga meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil langkah terukur, dalam membongkar sindikat judi online/darat, narkoba dan diagram konsorsium 303 yang melibatkan para petinggi Polri. Apabila benar ada keterkaitan Anggota Polri dalam skandal tersebut. "Atas akumulasi kegagalan Kapolri dalam menggawangi Institusi Polri, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Kapolri karena di anggap telah gagal dalam melaksanakan tugasnya," tutupnya.