Zero Tolerance, Prabowo Bakal Sikat Pemburu Rente Alat Pertahanan

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 21 Januari 2023 21:29 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah berupaya membongkar dugaan kasus dugaan korupsi kapal angkut Kementerian Pertahan yang terjadi pada periode 2012-2018. Jenisnya kapal angkut tank TNI AL. Atas hal ini, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tidak akan memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang berburu rente alat pertahanan negara. Bahkan, ia mengingatkan publik untuk tidak berspekulasi mendahului KPK terkait kasus dugaan korupsi kapal angkut tank TNI Angkatan Laut (AL) di Kemenhan tahun 2012-2018. "Terkait kasus yang sedang ditangani KPK tersebut, terjadi sebelum Pak Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan," tegas Juru bicara Kemenhan Dahnil Anzar Simanjuntak, kepada wartawan, Sabtu (21/1). Menurut Danhil, kasus dugaan korupsi ini berdampak pada keterlambatan produksi dan pengiriman kapal untuk TNI AL. "Yang seharusnya sekitar 2 tahun, menjadi 8 tahun," tegasnya. Danhil menambahkan, kapal tersebut sudah diserahkan Kemenhan ke TNI AL pada tahun 2020 dan 2021. Kasus ini diduga merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah. Tersangkanya sudah ada, tapi belum diumumkan.

Topik:

KPK Prabowo Subianto Korupsi Menteri Pertahanan Kementerian Pertahanan

Berita Sebelumnya

Istri dan Anak Enembe Diduga Turut Serta Proyek di Papua

Berita Selanjutnya

Densus 88 Tangkap Tersangka Teroris di Sleman

Berita Terkait

Hukum
Ketua KPK, Setyo Budiyanto (Foto: Istimewa)

KPK Ungkap Isi Pertemuan dengan Kementerian Haji

18 menit yang lalu

Hukum
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok/MI)

KPK Ungkap Alasan Tak Panggil Bobby Nasution di Kasus Suap Proyek Jalan Sumut

39 menit yang lalu

Hukum
Nikita Mirzani (Foto: Dok MI)

KPK soal Kabar Pemanggilan Nikita Mirzani Dugaan Suap Hakim dan Jaksa

17 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 – 2022 pada Kamis (2/10/2025)

Abdul Halim, La Nyalla dan Khofifah Diduga Terlibat Korupsi Dana Hibah Jatim

19 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Direktur PT Tanjung Raya Intiwira Oddysius Suwanto terkait Korupsi DJKA

21 jam yang lalu

Hukum
Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok MI)

KPK Dalami Timbal Balik Pembagian Kuota Haji

21 jam yang lalu