Skandal Rp349 T Ranah Hukum Bukan Politik

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 4 April 2023 15:28 WIB
Jakarta, MI - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI khususnya Komisi III ingin membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membongkar skandal transaksi Rp349 triliun. Eks Komisioner KPK, Saut Situmorang, menyarankan agar kasus transaksi jumbo ini untuk diselesaikan secara hukum bukan politik. Dirinya mengaku merasa khawatir jika kasus ini malah diselesaikan secara politik. Sebab, tidak ada jaminan hukum bahwa kasus tersebut bakal terungkap melalui jalur politik. "Saya khawatir itu justru jadi politik, kalau mau hukumlah dengan hukum, bukan dengan solusi politik," katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/4). Namun, Saut juga tidak mempersoalkan jika kasus itu diselesaikan secara politik. Akan tetapi, DPR harus memberikan jaminan bahwa yang melakukan penyelidikan merupakan aparat penegak hukum (APH). "Boleh saja kalau memang mereka (DPR) endorse untuk segera mempercepat prosesnya, untuk kemudian dilakukan penyelidikan dan seterusnya," jelasnya. Dijelaskan Saut, DPR juga sebelumnya juga pernah membentuk panitia khusus hak angket terkait beberapa kasus korupsi yang sedang ditangani KPK. "Kan kita punya pengalaman kasus Bank Century dan pengalaman perkara korupsi yang lain-lain," tandasnya. (ABP) #Skandal Rp349 T Ranah Hukum Bukan Politik #Transaksi Jumbo Kemenkeu

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset, Saut: Mahfud MD Agak Filosofis

Berita Selanjutnya

Medina Zein Divonis 2 Tahun Penjara di Kasus Jual Tas Hermes Palsu

Berita Terkait

Hukum
Proses pemasangan segel berupa stiker merah berukuran cukup besar tersebut juga didampingi oleh pihak dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, pada Rabu (8/10/2025) lalu.

Kejagung Segel Mall Tanjungpinang City Center, Kasus Apa?

2 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MIIstimewa

Kejagung Terus Dalami Dugaan Keterlibatan GoTo di Korupsi Chromebook Rp 1,98 T

3 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (tengah) (Foto: Dok MI/Pribadi)

Pencopotan Kepala Bapanas Momentun APH Usut Dugaan Mark Up Impor Beras

3 jam yang lalu

Monitor Hukum
Pakar Hukum Pidana Unbor Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Desak Usut Tuntas Korupsi Tower Transmisi PLN Rp 2,2 T, Pakar ke Kejagung: Ada Awal, Harus Ada Akhir!

3 jam yang lalu

Monitor Hukum
Menu makan bergizi gratis (Foto: Dok MI/Antara)

Belum Usai Dugaan Korupsi PMT, Terbitlah MBG?

3 jam yang lalu

Ekonomi
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Menkeu Purbaya: Banyak Penggoreng di Pasar Saham, tetapi Sedikit yang Dihukum

4 jam yang lalu