Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset, Saut: Mahfud MD Agak Filosofis

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 4 April 2023 14:42 WIB
Jakarta, MI - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, mengatakan, pihaknya sangat menghargai keinginan dari Menko Polhukam, Mahfud MD untuk mendorong RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Meski begitu, kata Saut, belum ada urgensi untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang. Sebab, regulasi yang ada saat ini pun belum digunakan secara maksimal oleh aparat penegak hukum (APH). "Sebenarnya pakai saja (aturan lama) itu dulu, dari pada enggak jelas juga (UU Perampasan Aset) itu kapan (disahkan)," katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/4). "Saya mengumpamakan seperti ini, kau di suruh babat alas, di kasih pedang, pedang yang satu belum kau pakai sudah minta pedang yang lain, gitu loh," kata Saut menambahkan. Saut menyampaikan bahwa dirinya merasa Menko Polhukam Mahfud MD ingin melakukan bersih-bersih secara menyeluruh dengan menggunakan UU Perampasan Aset. "Pak Mahfud kita paham bahwa dia memang agak filosofis untuk mendorong supaya yang babat alasnya banyak. PPATK juga bisa ikut babat," tandasnya. (ABP) #Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset #Mahfud MD Agak Filosofis

Topik:

KPK Mahfud MD Menko Polhukam Saut Situmorang Ruu perampasan aset

Berita Sebelumnya

Endar Priantoro ke Firli Bahuri Cs: Gentle Aja!

Berita Selanjutnya

Skandal Rp349 T Ranah Hukum Bukan Politik

Berita Terkait

Monitor Hukum
Menu makan bergizi gratis (Foto: Dok MI/Antara)

Belum Usai Dugaan Korupsi PMT, Terbitlah MBG?

3 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

SPI KPK: 57% Responden Nyatakan Anggaran Dipakai untuk Kepentingan Pribadi

10 jam yang lalu

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

11 jam yang lalu

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

Purbaya Ditantang Usut Korupsi Emas 3,5 Ton & TPPU Rp189 T di Bea Cukai, PPATK Bereaksi!

12 jam yang lalu

Hukum
Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) Hasanuddin tersangka kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Jawa Timur periode 2019-2022 (Foto: Istimewa)

Jadi Tersangka Kasus Dana Hibah, Anggota DPRD Jatim Hasanuddin Ajukan Praperadilan Lawan KPK

13 jam yang lalu

Hukum
Deolipa Yumara (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Didesak Kembalikan Aset Linda Susanti Rp 600 M yang Disita: Jika Tidak, akan Dilaporkan ke Polisi hingga DPR

14 jam yang lalu