Pemberlakuan Tilang Manual Jangan Sampai Timbulkan Kesan ETLE Buang-buang Anggaran

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 23 Mei 2023 17:53 WIB
Jakarta, MI - Pemberlakuan tilang manual jangan sampai memberikan kesan bahwa Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik merupakan program gagal. "Pemberlakuan kembali tilang manual ini jangan sampai menimbulkan kesan bahwa sistem ETLE merupakan program trial and error dan buang-buang anggaran," kata Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro dalam keterangan, Selasa (23/5). Tingkat kepercayaan publik dikhawatirkan akan menurun jika pemberlakuan tilang manual ini akan membentuk persepsi negatif terhadap keberadaan tilang elektronik. "Yang ujung-ujungnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri," ujar Johanes. Johanes juga menyampaikan, terkait pemberlakuan kembali tilang manual sebaiknya Mabes Polri dalam hal ini Kakorlantas Polri untuk melakukan pengkajian ulang secara komprehensif dan mempertimbangkan tujuan awal dari pemberlakuan ETLE. “Jangan karena masih ada kelemahan pada sistem ETLE, lantas terburu-buru mengambil kebijakan untuk memberlakukan kembali tilang manual,” terang Johanes. Sebagai lembaga pengawas eksternal, Ombudsman RI telah melakukan kajian terkait pemberlakuan ETLE beberapa waktu yang lalu dan telah memberikan masukan dan saran guna pembenahan sistem ETLE. Untuk itu Ombudsman RI akan melakukan monitoring terkait saran yang sudah di sampaikan tersebut sebagai pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Seperti yang diketahui, Polda Metro Jaya menyatakan telah memberlakukan kembali tilang manual di Wilayah Jakarta, pemberlakuan tilang manual salah satu alasannya karena ada petunjuk dari Mabes Polri dalam Surat Telegram No. ST/380/IV.HUK.6.2/2023 tentang Pemberlakuan Tilang Manual tertanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani Kakorlantas Polri.       #Pemberlakuan Tilang Manual #ETLE Buang-buang Anggaran

Topik:

Ombudsman Pemberlakuan Tilang Manual

Berita Sebelumnya

Berpotensi Maladministrasi, Ombudsman Sebut Pemberlakuan Tilang Manual Sebuah Kemunduran

Berita Selanjutnya

KPK Geledah Kantor Kemensos Terkait Kasus Korupsi Bansos Beras

Berita Terkait

Nasional
Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) (Foto: Istimewa)

Ombudsman Akan Verifikasi Laporan Tom Lembong

12 Agustus 2025 19:44 WIB

Ragam
Ombudsman RI bersama Pertamina Patra Niaga, melakukan uji petik distribusi LPG 3 Kg di 25 titik di Kota Bengkulu, sebagai bagian dari pengawasan di total 10 provinsi. [Foto: Doc. Pertamina]

Ombudsman Apresiasi Kepatuhan Distribusi LPG 3 Kg Pertamina Patra Niaga

7 Agustus 2025 10:38 WIB

Nusantara
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, saat kegiatan evaluasi sektor pengaduan publik. (Foto: ombudsman.go.id)

DPRD Klaten Nyatakan Aduan Ditutup, Ombudsman Jawa Tengah Justru Teruskan ke Pusat

31 Juli 2025 17:23 WIB

Nusantara
Gatot Handoko (tengah) bersama kuasa hukumnya, Subandi (kanan) dan Taufiq Idharudin (kiri), saat ditemui sebelum menyampaikan keberatan atas penghentian aduan etik oleh BK DPRD Klaten, Senin (7/7/2025).

Laporan Etik Dihentikan, Kuasa Hukum Gatot Handoko: Bukti Tak Dipertimbangkan, Saksi Tak Dipanggil

8 Juli 2025 14:19 WIB

Nusantara
Gedung DPRD Kabupaten Klaten (Foto: Dok/MI)

Transparansi DPRD Klaten Diuji, Ombudsman Tunggu Tindak Lanjut Rekomendasi Etik

1 Juli 2025 18:33 WIB

Nusantara
Illustrasi

Ombudsman Minta Nonaktifkan, BK DPRD Klaten Pilih Diam Saat Dikonfirmasi

23 Juni 2025 09:30 WIB