KPK: Masa Jabatan Firli Bahuri Cs Sampai 2024

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 26 Mei 2023 13:05 WIB
Jakarta, MI - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan jika perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun berlaku di periode ini. Artinya, masa jabatan Firli Bahuri dan kawan-kawan akan selesai pada akhir tahun depan. "Sebagaimana diatur dalam UU MK, putusan berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan," kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono, Jum'at (26/5). Dia memamparkan, pertimbangan mengenai Putusan 112/PUU-XX/2022 itu, saat ini ada di dalam Paragraf [3.17] halaman 117. Salah satu poin dalam paragraf tersebut berisi putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK berlaku mulai era Firli cs saat ini diperpanjang hingga 2024. "Dinyatakan: Dengan mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir pada 20 Desember 2023 yang tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lagi, maka tanpa bermaksud menilai kasus konkret, penting bagi Mahkamah untuk segera memutus perkara a quo untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan. MK menyegerakan memutus perkara ini agar Putusan  memberikan kepastian dan kemanfaatan berkeadilan bagi Pemohon khususnya dan keseluruhan Pimpinan KPK saat ini." demikian isi pertimbangan dalam Paragraf [3.17] halaman 117. Dalam putusan tersebut juga ditegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan juga berlaku bagi Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjadi lima tahun, mulai saat ini. "Perubahan masa jabatan menjadi 5 tahun juga berlaku bagi Dewan Pengawas KPK," ujarnya. Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terkair masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun, satu tahun lebih panjang dari sebelumnya. Gugatan tersebut dilayangkan ketika masa para pimpinan KPK akan habis tepat pada akhir tahun ini. Ghufron menggugat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 khususnya Pasal 29 e dan Pasal 34 terhadap Pasal 28 D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 112/PUU-XX/2022. MK pun mengabulkan gugatan Ghufron dengan menilai penting untuk menyamakan ketentuan tentang periode jabatan lembaga negara yang bersifat independen, yaitu lima tahun.

Topik:

KPK Firli Bahuri masa jabatan

Berita Sebelumnya

Nindy Ayunda Penuhi Panggilan Bareskrim Soal Kasus Dito Mahendra

Berita Selanjutnya

Pengamat: Kinerja KPK Buruk, Diberi Kado MK?

Berita Terkait

Hukum
Mantan Anggota BPK Pius Lustrilanang yang kini menjabat sebagai Komisari Independem PT Aneka Tambang (Antam) (Foto: Istimewa)

Ini Pejabat BPK Terseret Kasus Bupati Sorong yang Disinggung Purbaya, Pius Lustrilanang Lolos?

20 menit yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Mulai Kumpulkan Informasi Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

59 menit yang lalu

Hukum
Gubernur Malut, Sherly Tjoanda (Foto: Dok/MI)

Gubernur Malut Sherly Tjoanda Sambangi Markas KPK, Ada Apa?

2 jam yang lalu

Hukum
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman (Foto: Dok/MI)

Tunggu Laporan untuk Tindaklanjuti Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, Koordinator MAKI: KPK Super Ngawur!

2 jam yang lalu

Hukum
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria (Foto: Ist)

Nah Lho! Sampai Detik Ini, KPK Belum Temukan SK Pencabutan 4 IUP Tambang di Raja Ampat

19 jam yang lalu

Hukum
Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energi (IAE) Arso Sadewo (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Komut PT Inti Alasindo Energi Arso Sadewo jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Gas PT PGN

19 jam yang lalu