Pengamat: Kinerja KPK Buruk, Diberi Kado MK?

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 26 Mei 2023 13:18 WIB
Jakarta, MI - Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang disahkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK), mengejutkan banyak pihak. Perpanjangan diberikan MK saat kinerja KPK turun. Setidaknya berdasarkan indeks persepsi korupsi. “Tahun lalu IPK Indonesia peringkat 96, kini tahun 2022 menempati peringkat ke-110,” tegas peneliti kebijakan publik IDP-LP, Riko Noviantoro kepada Monitor Indonesia, Jum'at (26/5). Menurutnya, putusan MK ini seperti memberikan kado bagi lembaga yang kinerjanya tidak memuaskan. Padahal peran KPK dalam mencapai IPK itu penting. Setidaknya memberi kepercayaan dunia industri dan investor. Masalah lainnya, sambung Riko, pertimbangan hakim MK mengabulkan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK juga Dewan Pengawas KPK, tidak melihat historis masa jabatan pimpinan sebelumnya. Sehingga terkesan MK tidak memahami secara utuh pasal yang diajukan permohonan. “Tentu saja ada pertimbangan ilmiah masa jabatan KPK itu 4 tahun. Jika mau didorong jadi 5 tahun, maka juga perlu ada pertimbangan ilmiah. Ini kita semua tidak mengetahui persis,” imbuhnya. Apalagi dalam situasi sekarang, tegas Riko, sangat berpotensi pula publik menilai putusan MK dalam tekanan politik. Padahal citra publik yang mungkin benar atau pun salah, itu bisa menurunkan wibawah MK. “Sebaiknya MK menunda putusan itu saja. Atau menolak seluruh permohonan pemohon,” pungkasnya. (LA) #Kinerja KPK

Topik:

KPK MK

Berita Sebelumnya

KPK: Masa Jabatan Firli Bahuri Cs Sampai 2024

Berita Selanjutnya

Mario Dandy dan Shane Lukas Resmi Diserahkan ke Kejaksaan

Berita Terkait

Hukum
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria (Foto: Ist)

Nah Lho! Sampai Detik Ini, KPK Belum Temukan SK Pencabutan 4 IUP Tambang di Raja Ampat

8 jam yang lalu

Hukum
Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energi (IAE) Arso Sadewo (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Komut PT Inti Alasindo Energi Arso Sadewo jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Gas PT PGN

8 jam yang lalu

Hukum
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar (Foto: Istimewa)

Pakar Hukum Desak KPK Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

9 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Manajer Operasional AMPHURI Gugi Harry

11 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Periksa Direktur PT Hajar Aswad Mubaroq Retno Anugerah terkait Korupsi Kuota Haji

11 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Tri Winarto, Direktur PT Firdaus Mulia Abadi Diperiksa KPK soal Korupsi Kuota Haji

11 jam yang lalu