Kejagung Hadapi Perlawanan Johnny G Plate NasDem

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 3 Juni 2023 00:16 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bakal menghadapi perlawanan Partai Nasional Demokrat (NasDem) melalu praperadilan nanti.  Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana pengajuan praperadilan oleh tersangka adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang (UU). "Apapun upaya hukum yang dilakukan para tersangka kami menghargai dan kami siap menghadapi," tegas Ketut, Jum'at (2/6). "Kami tidak bisa menghalangi, silakan kapan saja kami siap, yang perlu diketahui beberapa berkas perkara tersebut sudah tahap 2 dan siap digelar di pengadilan," imbuh Ketut. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan pihaknya bakal mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangka Johnny G Plate. Ia menyatakan, langkah tersebut ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dalam dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. “Kami akan praperadilan, bukan (dorong Plate) jadi justice collaborator. Nanti akan kami sampaikan di hal (kesempatan) yang berbeda,” ujar Willy di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (2/6). Willy pun mengungkapkan saat ini status Johnny masih sebagai bakal calon legislatif Partai Nasdem. Status itu belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap praperadilan. “Ya kan kalau (mau mengajukan) praperadilan asumsinya kan (pencalegan Johnny) masih tetap jalan. Masih tetap (bacaleg Nasdem),” tukasnya. Johnny G Plate saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan menara BTS Bakti Kominfo oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Penetapan itu dilakukan 17 Mei 2023 dan Johnny langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Kejagung menduga kerugian negara akibat kasus tersebut mencapai Rp 8 triliun. (LA) #Perlawanan Johnny G Plate

Topik:

Nasdem Kejagung praperadilan Johnny G. Plate BTS Kominfo

Berita Sebelumnya

Hindari Diskriminatif, Kompolnas Minta Polri Sidang Etik Napoleon Bonaparte

Berita Selanjutnya

Kantor Bupati Batu Bara Dibangun Kontraktor Black List, Kejari Diminta Turun Tangan

Berita Terkait

Hukum
Kejati Jawa Barat (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Kejati Jabar Usut Dugaan Korupsi Retribusi Sampah di DLH Kota Bekasi Rp 6,28 M

12 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Istimewa)

Didesak Jadikan Silfester Buronan, Kejagung Lempar ke Jaksa Eksekutor

14 jam yang lalu

Hukum
Surya Darmadi (Foto: Dok MI)

Surya Darmadi Tawarkan Rp 10 T ke Danantara, Kejagung: Enak Saja, Kita Mendakwa Puluhan Triliun!

14 jam yang lalu

Hukum
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang pengganti kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya dihadapan Presiden Prabowo Subianto, Senin (20/10/2025).

Kejagung Tagih Uang Sitaan Rp4,4 T ke Musim Mas dan Permata Hijau

14 jam yang lalu

Hukum
Jaksa Agung ST Burhanuddin berbincang dengan Presiden Prabowo Subianto saat hendak menyerahkan uang Rp13,2 triliun ke Kementerian Keuangan. (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Kejagung hanya Pamer Rp 2,4 T Hasil Korupsi CPO Rp 13,2 T di Depan Prabowo, Ini Sebabnya

14 jam yang lalu

Hukum
Pemilik PT Ciliandra Perkasa, Ciliandra Fangiono (Tangkapan Layar via first-resources.com)

PT Ciliandra Perkasa Diduga Terima Rp 2,7 T dari Dana BPDPKS Rp 57 T, Jampidsus Berani Bongkar?

16 jam yang lalu