Bareskrim Pelototi Kasus Dugaan Penistaan Agama Ponpes Al-Zaytun

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 25 Juni 2023 21:30 WIB
Jakarta, MI - Bareskrim Polri mengusut kasus dugaan penistaan agama oleh pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang. Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan, aparat keamanan siap melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah ahli terkait dengan laporan ini. "Nanti kami akan lengkapi dengan keterangan saksi. Kami akan minta keterangan ahli dan MUI," ujar Agus di Monas, Jakarta, Minggu (25/6). Selain itu, pihaknya juga akan melakukan proses hukum lanjutan jika ditemukan ada indikasi dugaan pelanggaran pidana. "Kalau memang ada unsur penistaan agama pasti akan proses lanjut," pungkasnya. Tiga Langkah Pemerintah  Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan 3 langkah dalam menyelesaikan polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Mahfud MD memastikan langkah yang dilakukan tidak boleh menghentikan proses belajar yang dilakukan para santri di ponpes itu. “Ada tiga langkah. Pertama semua laporan baik yang masuk langsung ke Kemenko Polhukam maupun yang disimpulkan oleh timnya Kang Emil di Jawa Barat. Ada dugaan kuat telah terjadinya masalah,” tutur Mahfud, Sabtu (24/6). Menurut Mahfud MD,  terdapat unsur pidana dalam polemik Ponpes Al-Zaytun. Bahkan, dirinya menyebut pasal pidana itu akan ditangani oleh pihak Polri. “Polri bakal menangani tindak pidananya. Pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya,” ucapnya. Kemudian, Mahfud menjelaskan akan diberikannya sanksi administrasi kepada Yayasan Pendidikan Islam (YPI) yang diketahui sebagai pengelola ponpes itu. (AL)

Topik:

Mahfud MD bareskrim polri Menkopolhukam Ponpes Al-Zaytun

Berita Sebelumnya

Kejagung Eksekusi 11 Bidang Tanah Milik Benny Tjokrosaputro di Parung Panjang, Berikut Rinciannya

Berita Selanjutnya

Mutasi Polri: Komjen Suntana Jadi Kabaintelkam

Berita Terkait

Hukum
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud MD Sebut Ditjen Pajak dan Bea Cukai Sumber Korupsi Terbesar

22 jam yang lalu

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

11 Oktober 2025 15:44 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

Purbaya Ditantang Usut Korupsi Emas 3,5 Ton & TPPU Rp189 T di Bea Cukai, PPATK Bereaksi!

11 Oktober 2025 14:28 WIB

Monitor Hukum
Desi Permatasari menunjukkan foto anaknya Sheena yang terbaring di tempat tidur (Foto: Dok MI)

Penyidikan Baru Kasus Gagal Ginjal Akut bak Ditelan Bumi, BPOM Lolos?

1 Oktober 2025 14:08 WIB

Hukum
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf (Foto: Ist)

Bareskrim Polri Asistensi Penyelidikan Kasus Keracunan MBG

25 September 2025 18:22 WIB

Hukum
Para tersangka pembobolan salah satu bank pemerintah di Jawa Barat (Jabar) (Foto: Dok MI)

2 Tersangka Pembunuhan Kacab BRI juga Terlibat Kasus Pembobolan Rekening Dormant BNI Rp 204 Miliar

25 September 2025 15:34 WIB