Marak Kasus Mutilasi, Pakar Hukum Dorong Pelaku Dihukum Mati

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 19 Juli 2023 20:53 WIB
Jakarta, MI - Maraknya kasus pembunuhan dan mutilasi sangat meresahkan masyarakat. Sampai pertengahan tahun ini saja sudah terjadi dua kasus. Hal ini harus disikapi secara serius dan cepat oleh kepolisian. Karena ini merupakan kejahatan yang sadis membuat korban menjadi mati, dengan cara pelaku memotong-motong dan membuang secara terpisah bagian tubuh korban. "Mutilasi ini memiliki tujuan untuk menghilangkan jejak dari tindakan pembunuhan yang biasanya sudah direncanakan dengan motif ekonomi, menguasai barang kepemilikan korban termasuk demi balas dendam," ujar pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra kepada Monitorindonesia.com, Rabu (19/7). Azmi menjelaskan, sanksi kasus ini mengacu pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menerapkan Pasal 338 KUHP termasuk dikaitkan dengan Pasal 340 KUHP dalam praktiknya hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan mutilasi semestinya dengan ancaman pidana seumur hidup dan atau pidana mati. "Karenanya agar penegakan hukum pidana berkualitas dan ada efek jera bagi pelaku, harus diterapkan sanksi maksimal tersebut, selain pidana mati atau penjara seumur hidup tanpa kompromi yang ditempatkan pada Lapas Khusus dalam proses peradilan sebelum eksekusi," tegas Azmi. "Termasuk terapkan pula sanksi tambahahan lain berupa denda termasuk pencabutan hak tertentu bagi pelaku , sanksi ini diperlukan agar dapat mengendalikan kejahatan lebih khusus pada pelaku," imbuh Azmi. Seperti diketahui, kasus mutilasi kembali menggemparkan warga Sleman setelah adanya penemuan beberapa potongan tubuh korban di sungai Bedog, Bangunkerto, Turi, beberapa waktu lalu. Dua orang ditetapkan tersangka dalam kejadian ini. Sebelumnya, kasus mutilasi juga terjadi di sebuah penginapan di wilayah Pakem, pada Maret lalu. Pelaku memutilasi korban dan meninggalkannya begitu saja di toilet penginapan tersebut. (Wan)

Topik:

Polri Pembunuhan azmi syahputra mutilasi

Berita Sebelumnya

Kejagung Harap Airlangga Hartarto Penuhi Panggilan Pekan Depan

Berita Selanjutnya

KPK Buka Peluang Panggil Menpora Dito Terkait Asal Usul Hadiah Rp 162 Miliar

Berita Terkait

Nusantara
Tahlilan untuk mendoakan kepergian Rizky, Senin (13/10/2025) malam (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Setahun Bergulir, Pembunuhan Rizky Setiawan Brebes Belum Terungkap: Profesionalitas Polri Dipertaruhkan!

14 Oktober 2025 12:56 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

8 Oktober 2025 13:43 WIB

Nusantara
Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar memimpin langsung konferensi pers pengungkapan kasus ini di Mapolda Jambi, Selasa (7/10/2025) sore. (Foto: Istimewa)

Akhir Pelarian dan Modus Pembunuh Wanita Pemilik Mobil Pajero di Talang Bakung

7 Oktober 2025 21:48 WIB

Hukum
Ilustrasi - Anggota Polri (Foto: Istimewa)

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

7 Oktober 2025 09:42 WIB