Dua Terdakwa Suap Jalur Kereta Api Dituntut 3 Tahun Penjara

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 10 Agustus 2023 00:44 WIB
Jakarta, MI - Dua terdakwa kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yakni mantan Direktur PT KA Properti Yoseph Ibrahim dan VP KA Properti Parjono dituntut 3 tahun penjara. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Yoseph Ibrahim berupa pidana penjara selama tiga tahun," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (9/8). Jaksa juga meminta hakim memberikan pidana denda ke Yoseph dan Parjono sebesar Rp150 juta. Uang itu wajib dibayar dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. "Subsider enam bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan," ujar jaksa. Selain itu, Jaksa meminta hakim menyatakan penerimaan uang sebesar Rp130 juga terkait dugaan suap pembangunan jalur kereta kepada Yoseph dinyatakan sebagai tindak pidana. Dia juga dituntut dikenakan pidana pengganti Rp120 juta. Uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, jaksa bakal merampas harta bendanya untuk dilelang. "Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama satu tahun," kata jaksa. Jaksa menilai hukuman itu pantas untuk keduanya. Hal memberatkan dalam perkara ini yakni keduanya tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sementara itu, hal yang meringankan yakni keduanya sudah terus terang dalam persidangan. Yoseph dan Parjono juga memiliki tanggungan keluarga. "Para terdakwa belum pernah dihukum," tandas jaksa.

Topik:

KPK Suap Jalur Kereta api

Berita Sebelumnya

Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik, Begini Respons Kamaruddin

Berita Selanjutnya

Duduk Perkara Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Seret Rapidin Simbolon

Berita Terkait

Hukum
Anggota DPR RI, Satori (Foto: Istimewa)

KPK Telusuri Aset Milik Anggota DPR Satori terkait Kasus Korupsi Dana CSR BI dan OJK

7 menit yang lalu

Nasional
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza. (Foto. Rizal Siregar)

Handi Risza: Dugaan Mark-Up Kereta Cepat Momentum KPK Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

1 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Bupati OKU di Polda Sumsel

4 jam yang lalu

Politik
Kereta Cepat Whoosh (Foto: Istimewa)

Proyek Kereta Cepat Era Jokowi Diselidiki KPK, PDIP: Sudah Diingatkan Bu Mega Sejak 2015

4 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

Langkah Senyap KPK Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

5 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Abdul Fickar Hadjar (Foto: Dok MI/Pribadi)

Pakar soal Korupsi Whoosh: KPK Bisa Periksa Bekas Presiden-Pejabat Negara, Kecuali "Iblis"

6 jam yang lalu