Dua Terdakwa Suap Jalur Kereta Api Dituntut 3 Tahun Penjara

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 10 Agustus 2023 00:44 WIB
Jakarta, MI - Dua terdakwa kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yakni mantan Direktur PT KA Properti Yoseph Ibrahim dan VP KA Properti Parjono dituntut 3 tahun penjara. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Yoseph Ibrahim berupa pidana penjara selama tiga tahun," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (9/8). Jaksa juga meminta hakim memberikan pidana denda ke Yoseph dan Parjono sebesar Rp150 juta. Uang itu wajib dibayar dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. "Subsider enam bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan," ujar jaksa. Selain itu, Jaksa meminta hakim menyatakan penerimaan uang sebesar Rp130 juga terkait dugaan suap pembangunan jalur kereta kepada Yoseph dinyatakan sebagai tindak pidana. Dia juga dituntut dikenakan pidana pengganti Rp120 juta. Uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, jaksa bakal merampas harta bendanya untuk dilelang. "Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama satu tahun," kata jaksa. Jaksa menilai hukuman itu pantas untuk keduanya. Hal memberatkan dalam perkara ini yakni keduanya tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sementara itu, hal yang meringankan yakni keduanya sudah terus terang dalam persidangan. Yoseph dan Parjono juga memiliki tanggungan keluarga. "Para terdakwa belum pernah dihukum," tandas jaksa.

Topik:

KPK Suap Jalur Kereta api

Berita Sebelumnya

Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik, Begini Respons Kamaruddin

Berita Selanjutnya

Duduk Perkara Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Seret Rapidin Simbolon

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 – 2022 pada Kamis (2/10/2025)

Abdul Halim, La Nyalla dan Khofifah Diduga Terlibat Korupsi Dana Hibah Jatim

27 menit yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Direktur PT Tanjung Raya Intiwira Oddysius Suwanto terkait Korupsi DJKA

2 jam yang lalu

Hukum
Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok MI)

KPK Dalami Timbal Balik Pembagian Kuota Haji

2 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Sumut Bobby Nasution (Foto: Dok MI)

Saksi 'Bungkam' Nama Bobby Nasution di KPK soal Korupsi Jalan PUPR Sumut

2 jam yang lalu

Hukum
Empat dari 21 tersangka kasus dana hibah Jawa Timur, (kiri-kanan) yakni pihak swasta dari Blitar Jodi Pradana Putra, pihak swasta dari Tulungagung Wawan Kristiawan, anggota DPRD Jatim Hasanuddin, dan mantan Kepala Desa dari Tulungagung Sukar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Terima Rp 32,2 M terkait Korupsi Dana Hibah Pokmas

7 jam yang lalu

Monitor Hukum
Dokumen diduga berisi agen travel penerima kuota haji 2024 tambahan (Foto: Dok MI/Istimewa)

5 Biro Travel dengan Kuota Haji Terbesar Ini dalam Bidikan KPK!

7 jam yang lalu