BPK Diminta Periksa Seluruh Kades Muna Barat Terkait Kunker Bali, Ada Apa?

Jakarta, MI - Kesatuan Mahasiswa Muna Barat-Jakarta meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk segera melakukan pemeriksaan keuangan terhadap kepala desa se-Kabupaten Muna Barat terkait dengan Kunjungan kerja yang di laksanakan di Provinsi Bali tepatnya kabupaten Bangli desa wisata Penglipuran. Pada Rabu 8 Oktober 2023 kemarin, terdaftar 81 desa yang hadir dalam penyelenggaraan kegiatan kungker yang diselenggarakan di provinsi Bali. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan tersebut, perlunya peninjauan mengenai sumber anggaran yang digunakan. "Karena dalam penyelenggaraannya tidak hanya melibatkan para kepala desa melainkan PPK juga ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatannya serta rombongan dalam perdesa melebihi ketentuan yang ditetapkan panitia,” kata Ketua Umum KMMB-Jakarta La ode Muh Syaid kepada Monitorindonesia.com, Minggu (8/10). Lebih lanjut, Syaidrawan mengungkapkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan seluruh jajaran kepala desa se Muna Barat tersebut sangat tidak efisien serta menghambur-hamburkan anggaran semata. “Mestinya ini kan menjadi fokus terhadap BPK RI untuk kemudian segera melakukan audit keungan seluruh kepala desa tersebut agar pemanfaatan anggaran bisa berguna untuk kesejahteraan desa sendiri,” tuturnya. Jika BPK RI tidak mampu untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan desa diMuna Barat nanti, ke depannya mungkin akan ada gerakan demonstrasi di depan gedung BPK RI. “Kami menyampaikan bahwa jika ini tidak di lakukan pemeriksaan oleh BPk RI secepatnya maka jangan salahkan kami untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasi terkait kelakuan para kades yang di duga korup tersebut,” tutupnya. Pada prinsipnya Dana desa yang dikucurkan melalui APBN semata-mata diperuntukkan untuk pembangunan dalam desa bukan untuk aktivitas lain yang tidak membawa manfaat pembangunan dalam desa. (An) #Kades Muna Barat