Kejagung Bidik Unsur Pidana Korupsi Dapen BUMN

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 9 Oktober 2023 17:47 WIB
Jakarta, MI - Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejakgung) kini tengah membidik unsur pidana kasus dugaan korupsi Dana Pensiun (Dapen) BUMN sebagaimana dalam pelaporan dari Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir pada beberapa waktu lalu. “Sekarang masih terus dilakukan pengkajian, untuk dipelajari sebelum ke proses penyelidikan, dan penyidikan,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Senin (9/10). Diketahui, bahwa Erick Thohir telah menyerahkan laporan dugaan penyelewengan dana pensiun (dapen) BUMN bermasalah ke Kejagung. Setidaknya ada 4 dana pensiun dalam daftarnya dan dua di antaranya disebut memiliki indikasi melakukan tindak pidana korupsi. "Jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu kerugian negara Rp 300 miliar," ujar Erick di gedung Kejagung Jakarta, Selasa (3/10). Erick menambahkan taksiran kerugian negara tersebut belum final. Artinya, ada kemungkinan angkanya bisa lebih besar. Erick menjelaskan, sejak awal Kementerian BUMN bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atas intruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membongkar kasus mega korupsi di tubuh BUMN. Adapun dapen BUMN bermasalah yang dilaporkan Erick tersebut adalah milik PT Inhutani (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food. Sementara itu Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, dari empat dapen perusahaan pelat merah yang telah dilaporkan ke Kejagung akan ditelusuri lebih jauh dapen BUMN mana yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dan mana yang salah tata kelola investasi. "Nah memang kita masing-masing itu ada berbeda-beda, tapi ada indikasi penyimpangan dari sisi tata kelola investasi dan ada kerugian, dan kita lagi teliti yang bener-bener unsurnya keteledoran, dan mana yang unsurnya unsur pidana," ujarnya di Sarinah Jakarta, Selasa (3/10). Tiko mengatakan 4 dapen BUMN tersebut rata-rata menempatkan dana pada investasi yang keuntungannya sangat rendah, bahkan dapat dikatakan tidak masuk akal. Dapen BUMn tersebut, kata Tiko, menempatkan investasi dengan imbal hasil kurang dari 4%, atau hanya 1% hingga 2%. "Jadi jauh di bawah rate deposito, kan nggak masuk akal. Itu yang 4 ini yang ini yang paling rendah yield-nya, dan memang jelas ada investasi-investasi yang merugikan, dan ada tata kelola yang dilanggar," pungkasnya. (An) #Korupsi Dapen BUMN  

Topik:

Kejagung Erick Thohir Korupsi Dapen BUMN

Berita Sebelumnya

Edward Tannur Dinonaktifkan dari Jabatan Anggota DPR RI

Berita Selanjutnya

Proses Penegakan Hukum yang Telah Inkracth Pada Kasus Kopi Sianida Berdasarkan Perspektif Hukum Tata Negara

Berita Terkait

Hukum
Mantan Dirjen Bea Cukai Askolani (Foto: Dok MI/Antara)

Dugaan Korupsi POME Terjadi Era Dirjen Bea Cukai Askolani, Ini Sosoknya

2 jam yang lalu

Hukum
Ayaka Suites Hotel (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Kejagung Berkali-kali "Garap" Petinggi Ayaka Suites Hotel, Ada Apa Nih?

3 jam yang lalu

Hukum
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.255.244.538.149,00 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025. (Foto: Dok MI/BPMI Setpres)

Kejaksaan Harus Koreksi Diri

3 jam yang lalu

Hukum
R. Fadjar Donny Tjahjadi (Foto: Istimewa)

Kejagung Dikabarkan Geledah Kediaman Pejabat Bea Cukai R. Fadjar Donny Tjahjadi

8 jam yang lalu

Hukum
Advokat Marcella Santoso (Foto: Istimewa)

Siasat Marcella Cs Lakukan "Operasi Media" untuk Pengaruhi Sidang Korupsi Tata Kelola Timah

12 jam yang lalu

Hukum
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Kejagung Persilakan Nadiem Ajukan Izin untuk Penanganan Medis Pascaoperasi

14 jam yang lalu